Berita

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Muti/Net

Politik

Cara Pandang Umat Di Negara Mayoritas Muslim Masih Sempit, PP Muhammadiyah: Realitas Yang Harus Diselesaikan

SENIN, 05 APRIL 2021 | 09:34 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pernyataan Wakil Presiden Maruf Amin bahwa cara pandang umat yang sempit membuat banyak negara Muslim tertinggal turut diakui oleh PP Muhammadiyah. Pemikiran sempit dari umat menjadi masalah yang harus dicari solusinya bersama-sama.

"Salah satu masalah yang dihadapi umat Islam adalah kejumudan yaitu berpikir sempit dan tertutup. Kejumudan adalah pangkal ekstremisme, primordialisme, radikalisme, dan fanatisme golongan yang berlebihan. Kejumudan adalah sikap anti ilmu pengetahuan dan menolak kemajuan," papar Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Muti kepada wartawan, Minggu (4/4).

"Apa yang disampaikan oleh Wapres Maruf Amin adalah realitas masalah yang harus kita selesaikan," tambahnya.


Menurut Abdul Muti masyarakat yang berpikiran sempit sehingga tidak percaya adanya pandemi Corona harus diyakinkan dengan sudut pandang agama dan ilmiah. Repotnya, sosialisasi mengenai hal itu belum terlalu masif dilakukan pemerintah.

"Pemerintah perlu bekerjasama dengan semua pihak termasuk dengan media agar masyarakat dapat memahami Covid-19 dengan benar dan bekerjasama dalam penanggulangan," terangnya.

Abdul Muti juga menilai kaum berpikiran sempit rentan terpengaruh paham radikalisme. Terlebih masalah radikalisme adalah hal yang sangat kompleks.

"Akar radikalisme itu sangat kompleks. Tidak melulu karena masalah pemahaman agama. Memang agama adalah salah satu faktor. Tetapi jangan hanya melihat pada aspek agama. Radikalisme bisa juga disebabkan oleh faktor ketidakadilan politik, ekonomi, hukum, dan sosial. Sebagian juga karena faktor psikologis misalnya diskriminasi, kekosongan jiwa, putus asa, dan masalah lainnya," bebernya.

Untuk itu, Abdul Muti menekankan bahwa penyelesaian masalah radikalisme itu harus dilakukan secara menyeluruh, serta perlu melibatkan masyarakat secara langsung.

"Penyelesaian masalah radikalisme harus dilakukan secara menyeluruh dan melibatkan sebanyak mungkin elemen masyarakat," tandasnya.

Wakil Presiden Maruf Amin sebelumnya menyatakan, negara-negara dengan mayoritas berpenduduk Islam mengalami ketertinggalan dalam bidang ekonomi, pendidikan, bahkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Nah, salah satu penyebabnya adalah cara berpikir masyarakat dan para dai yang masih sempit.

Ditegaskan Wapres, para dai seharusnya tidak boleh ikut dalam pemikiran sempit. Seperti yang terjadi saat ini, di mana masih ada masyarakat yang menganggap virus corona baru sebagai sebuah konspirasi.

"Cara berpikir yang wasathy bukanlah cara pandang atau cara berpikir yang eksklusif dan sempit serta tidak terbuka terhadap perubahan. Karena itu, para dai harus meneladani cara berpikir Rasulullah SAW dan tidak ikut dalam arus berpikir sempit, seperti fenomena yang muncul belakangan ini. Contoh sederhana cara berpikir sempit adalah tidak percaya bahwa Covid-19 adalah nyata, atau percaya pada teori-teori konspirasi tanpa mencoba untuk memahami fenomena dengan akal sehat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan," ucap Wapres Maruf Amin.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya