Berita

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari/Net

Politik

M. Qodari: Pemenang Drama Partai Demokrat Adalah Presiden Jokowi

MINGGU, 04 APRIL 2021 | 20:09 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pendapat Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer, bahwa Ketua Umum Parti Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) Seharusnya meminta maaf kepada Presiden Joko Widodo tidak keliru.

Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari menilai, pernyataan Immanuel itu karena AHY adalah orang yang telah membangun kesan bahwa istana berada di balik gerakan upaya kudeta Partai Demokrat.

“Konstruksi kesan itu dimulai dengan pengiriman surat ke istana oleh AHY,” kata Qodari kepada wartawan, Minggu (4/4)


Penolakan terhadap pendaftaran KLB di Kementerian Hukum dan HAM atas hasil KLB Partai Demokrat, kata Qodari, merupakan bukti bahwa masalah yang ada di Demokrat berpusat pada masalah yang ada di dalam di internal partai Demokrat dan bukan intervensi dari luar apalagi istana.

“Masalah utama atau apinya ada di dalam. Pengurus KLB yang menjemput Moeldoko, bukan Moeldoko yang datang ke pengurus KLB,” ungkapnya.

Menurutnya, pemenang sesungguhnya di drama Partai Demokrat adalah Presiden Jokowi alias bukan SBY ataupun AHY.

“Karena dengan penolakan Kumham tersebut, Jokowi telah lepas dari cap atau tudingan pemecah Partai Demokrat,” tambahnya

Sebelumnya, Ketua Umum Joman, Immanuel Ebenezer meminta Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak jumawa dulu terkait ditolaknya pengesahan pengurus Partai Demokrat versi KLB Sibolangit.

Dengan ditolaknya Demokrat versi Moeldoko, Joman menilai AHY dan SBY berhutang permintaan maaf kepada Presiden Joko Widodo.

"Malu dan harusnya minta maaf. Tuduhan dan main fitnah akhirnya semua terang benderang ketika pemerintah menyatakan Partai Demokrat versi KLB tidak bisa disahkan," kata Immanuel Ebenezer, Kamis (1/4).

Populer

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

KPK Sita Rp106,3 Miliar dari OTT BPN, Uang Disimpan di Rumah Tangan Kanan Nusron

Selasa, 15 September 2026 | 20:26

Bapera Hormati Proses Hukum Fahd A Rafiq

Selasa, 15 September 2026 | 20:24

Homecoming Festival IKA Unpad 2026 Jahit Harmoni Lintas Generasi

Selasa, 15 September 2026 | 20:11

BNI-Pajakind Integrasikan Layanan Perbankan-Perpajakan Digital untuk UMKM

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

Ini Identitas 19 Orang Terjaring OTT KPK di Kasus Kementerian ATR/BPN

Selasa, 15 September 2026 | 20:06

KPK Tahan 8 Tersangka Kasus Suap ATR/BPN, Tangan Kanan Nusron hingga Bos Summarecon

Selasa, 15 September 2026 | 19:58

UOB: Indonesia Punya Tameng Hadapi Guncangan Global, Apa Itu?

Selasa, 15 September 2026 | 19:37

KUHP-KUHAP Baru Perkuat Peran Advokat Dampingi Klien

Selasa, 15 September 2026 | 19:28

Purbaya Terlempar dari Kabinet Diduga Gegara Whoosh

Selasa, 15 September 2026 | 19:17

Pejabat ATR/BPN Terjaring OTT KPK, Wamen Ossy Minta Publik Tak Berspekulasi

Selasa, 15 September 2026 | 19:01

Selengkapnya