Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto./Dok
Pemerintah yakin perekonomian Indonesia akan dapat tumbuh dan penyebaran Covid-19 dapat ditekan tahun ini. Pemulihan UMKM menjadi prioritas karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional.
Merujuk proyeksi beberapa lembaga internasional, seperti Bank Dunia, OECD, ADB dan IMF, pertumbuhan Indonesia berada pada kisaran 4,4%-4,9% di 2021 dan 4,8%-6,0% di 2022. Proyeksi ini sejalan dengan optimisme Pemerintah Indonesia yang memperkirakan perekonomian nasional tumbuh pada kisaran 4,5%-5,3% di 2021.
Berbicara di acara Dialog Spesial Indonesia Bicara ‘Membangkitkan Potensi UMKM’ secara virtual, di Jakarta, Kamis (1/4), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, penanganan pandemi semakin membaik, khususnya setelah penerapan PPKM Mikro di 15 provinsi dan pelaksanaan program vaksinasi.
Hal itu tercermin dari tingkat kesembuhan dan kasus aktif yang lebih baik dibandingkan angka global. Kemudian, terjadi tren penurunan persentase kasus aktif dan tingkat kematian, dan tren kenaikan persentase kesembuhan.
Di sisi ekonomi, juga sudah memperlihatkan tanda-tanda pemulihan. Misalnya, Purchasing Managers' Index (PMI) Manufaktur yang berada di level ekspansif (53,2), realisasi investasi dan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di 2020 yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Diterangkan Airlangga, alokasi anggaran Program PEN di 2021 sebesar Rp699,43 triliun. Khusus untuk dukungan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp184,83 triliun.
Anggaran untuk dukungan UMKM dan pembiayaan Korporasi diberikan melalui enam stimulus, yaitu: Subsidi Bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro, Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP), Penempatan Dana pada Bank Umum, Insentif Pajak, dan Restrukturisasi Kredit.
“Pemerintah memberikan prioritas kepada pemulihan UMKM karena perannya yang strategis bagi perekonomian nasional. UMKM berkontribusi 61,1% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menyerap 97% dari total angkatan kerja (116,9 juta tenaga kerja),†ujar Airlangga.
Pandemi telah mengakibatkan sebagian UMKM menghadapi permasalahan. Berdasarkan survei Kementerian Koperasi dan UKM kepada 195.099 UMKM ditemukan bahwa 23,10% UMKM mengalami penurunan omzet usaha, 19,50% UMKM terhambat distribusi, dan 19,45% UMKM mengalami kendala permodalan. Lalu, hasil survei ADB juga menunjukkan kondisi sama yaitu 30,5% UMKM di Indonesia menghadapi penurunan permintaan domestik dan sebanyak 48,6% UMKM tutup sementara.
“Salah satu langkah pemerintah membangkitkan kembali aktivitas ekonomi UMKM adalah dengan stimulus modal kerja melalui KUR dengan suku bunga murah dan tanpa agunan tambahan,†ungkapnya.
Dalam masa pandemi dari tahun lalu, nasabah UMKM yang menerima KUR diberikan tambahan subsidi bunga sebesar 6%, sehingga pada April-Desember 2020, suku bunganya menjadi 0%. Selain itu, juga sudah dibentuk skema KUR Super Mikro yang ditujukan untuk pekerja yang terkena PHK dan ibu rumah tangga yang berusaha dengan skala mikro.
Pada tahun ini, pemerintah memperpanjang pemberian tambahan subsidi bunga sebesar 3%, penundaan angsuran pokok, dan relaksasi kebijakan KUR berupa perpanjangan jangka waktu serta penambahan plafon KUR menjadi sebesar Rp253 triliun.
“Pemerintah membutuhkan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk dari masyarakat dan pelaku UMKM, untuk memastikan seluruh kebijakan dapat terlaksana dengan baik sehingga aktivitas usaha UMKM semakin menguat dan berpeluang untuk mengungkit pertumbuhan ekonomi nasional,†pungkasnya.
