Berita

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/Net

Politik

Demokrat Punya Keyakinan Kuat Kemenkumham Adil Dan Objektif

RABU, 31 MARET 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

DPP Partai Demokrat merasa yakin pemerintah akan adil dan objektif dalam menyikapi adanya Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) yang dipimpin Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko.

Optimisme semakin tinggi lantaran pemerintah sudah menyebut bahwa acuan kasus ini adalah AD/ART 2020 yang sah dan memiliki surat keputusan (SK).

"Kami memiliki keyakinan kuat, pemerintah akan memutus kasus ini dengan objektif dan adil. Bersandar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, UU 2/2008 jo. 2011 tentang Parpol, Permenkumham 34/2017," ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra kepada wartawan, Rabu (31/3).


Lebih lanjut, dia berharap agar pengumuman dari pemerintah pada siang nanti bisa membuat kader Demokrat kembali fokus bekerja untuk rakyat. Tidak seperti beberapa bulan terakhir yang disibukkan dengan adanya gangguan eksternal

"Rakyat sedang susah karena dilanda pandemi dan resesi ekonomi, dan pemerintah butuh bantuan semua pihak agar kita semua dapat menjalani dan melewatinya dengan baik. Mari, kita terus membantu rakyat, dimanapun," ujar Herzaky.

Pada siang ini, Kemenkumham akan memberi pengumuman mengenai konflik di Demokrat. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly sendiri sudah memastikan bahwa pemerintah akan bersikap objektif terkait sengkarut yang terjadi di partai Demokrat.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya