Berita

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian/Net

Politik

Sambut Pembelajaran Tatap Muka, Mendagri Minta Daerah Tanamkan Kesadaran Prokes Ke Siswa

SELASA, 30 MARET 2021 | 14:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Pemerintah daerah diminta untuk memberikan diskresi pembukaan sekolah tatap muka terbatas. Pembukaan perlu dilakukan dengan tetap melakukan pengawasan yang ketat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta kepada daerah untuk bisa melihat sekolah mana yang masuk dalam zona aman dan dapat menerapkan pembelajaran tatap muka.

“Pemerintah daerah juga memberikan guidance dengan jelas, yang jelas bekerja sama dengan Dinkes, Satgas Covid-19 untuk betul-betul prokes yang benar itu diterapkan," ujarnya kepada wartawan, Selasa (30/3).


Protokol kesehatan (prokes), sambungnya, harus bisa ditanamkan dalam kesadaran peserta didik. Hal ini harus dilakukan dengan simpatik dan edukatif agar mereka bisa menyadari pentingnya prokes.

“Bukan sekadar membatasi tapi melindungi mereka agar tidak tertular dan tidak menularkan kepada orang lain," katanya.

Mantan Kapolri itu juga berharap ada evaluasi bertingkat dalam penerapan sekolah tatap muka. Dengan evaluasi, maka akan ada pertimbangan apakah pelaksanaan tatap muka akan berlanjut.

“Evaluasi dilakukan secara bertingkat di daerah tingkat 2, tingkat 1, dan secara nasional sehingga kita akan melihat apakah kebijakan ini dapat kita lakukan dan kita lanjutkan, daerah mana saja yang boleh, sehingga bisa memperluas tatap muka," tuturnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya