Berita

Anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo/Net

Politik

Embargo Vaksin AstraZeneca, Rahmad Handoyo: Saatnya Dorong Percepatan Produksi Vaksin Dalam Negeri

SENIN, 29 MARET 2021 | 14:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Guna mengantisipasi dampak terjadinya embargo vaksin AstraZaneca di India, Pemerintah Indonesia didesak untuk segera melakukan pengembangan dan méndorong serta memperbanyak produk vaksin dalam negeri.

Hal itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI, Rahmad Handoyo soal embargo terhadap vaksin AstraZaneca akibat lonjakan kasus Covid-19 di India belakangan ini, Senin (29/3).

"Embargo ini bisa merembet di negara lain bila kasus-kasus negara bersangkutan melonjak kasus Covid-19. Ini bisa dipahami mengingat keselamatan negara masing-masing menjadi prioritas mengingat kita juga pernah melakukan terhadap APD industri dalam negeri untuk dilarang ekspor untuk sementara waktu,” kata Rahmad kepada Kantor Berita Politik RMOL.


Menurutnya, dengan adanya upaya embargo vaksin Covid-19 tersebut, maka target herd immunity bagi masyarakat Indonesia akan semakin sulit untuk tercapai.

“Situasi ini jelas sangat tidak mengenakan dan dampaknya otomatis targetnya vaksinasi akan molor dan otomatis target terbentuknya herd immunity juga akan semakin lama,” imbuhnya.

Atas dasar tersebut, kata Rahmad, negara harus mengambil langkah antisipasi dan di pikirkan sebelumnya mengingat saat ini vaksin menjadi barang langka dan menjadi rebutan seluruh dunia yang membutuhkanya.

“Kedaulatan dan berdikari serta kemandirian menjadi mutlak di perlukan di bidang kesehatan untuk itu perlunya langkah-langkah. Pertama adalah mendorong percepatan penelitian dan penemuan vaksin dalam negeri. Pemerintah, BPOM serta para peneliti untuk melakukan koordinasi dalam program ini,” terangnya.

Selain itu, lanjutnya, perlu dilakukan perluasan kerjasama dengan negara produsen vaksin di luar yang telah ada kesepakatan dengan produsen ini perlu dilakukan untuk antisipasi kejadian embargo meluas di negara-negara produsen.

"Ini tidak mudah memang, namun perlu di coba mengingat produsen pasti akan meprioritaskan negara yang telah menjalin kerjasama  duluan. Bila kedua langkah ini bisa simultan di lakukan kita bisa antisipasi dengan baik hal-hal yang sudah diprediksi bisa kita antisipasi dengan baik,” tandasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya