Berita

Bentrokan antara petugas keamanan dan warga di Myanmar/Net

Dunia

Kekerasan Junta Myanmar, PBB: Kecaman Saja Tidak Cukup, Dunia Harus Bertindak

MINGGU, 28 MARET 2021 | 10:59 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Dunia harus segera mengambil tindakan atas kekerasan yang dilakukan oleh pasukan keamanan Myanmar terhadap warga sipil karena kecaman dan kutukan sudah tidak lagi berarti.

Begitu yang disampaikan oleh Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), Tom Andrews ketika menanggapi insiden berdarah pada Sabtu (27/3) atau ketika Hari Angkatan Bersenjata Myanmar yang menewaskan 114 orang.

Myanmar Now melaporkan, dari 40 orang yang meninggal di Mandalay, salah seorangnya adalah gadis 13 tahun. Seorang anak berusia 13 tahun lainnya juga meninggal di Sagaing Tengah.


"Kata-kata kecaman atau keprihatinan terus terang terdengar hampa bagi rakyat Myanmar sementara junta militer melakukan pembunuhan massal terhadap mereka," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang dikutip CNA, Minggu (28/3).

"Rakyat Myanmar membutuhkan dukungan dunia. Kata-kata saja tidak cukup. Sudah lewat waktu untuk tindakan yang kuat dan terkoordinasi," lanjut dia.

Andrews juga mengatakan, jika Dewan Keamanan PBB tidak dapat mengambil tindakan, maka diperlukan pertemuan puncak darurat internasional. Di mana dunia harus mengisolasi junta Myanmar dari pendanaan hingga akses ke senjata.

Banyaknya korban berjatuhan membuat warga Myanmar semakin geram dengan junta dan menjanjikan aksi protes yang lebih kuat lagi pada Minggu.

"Kita memberi hormat kepada para pahlawan yang mengorbankan nyawa selama revolusi ini dan Kita Harus Memenangkan REVOLUSI Ini," ujar salah satu kelompok protes, Komite Pemogokan Umum Nasional (GSCN) lewat unggahan di Facebook.

Selain menggunakan kekerasan pada warga sipil, tentara juga melakukan pertempuran dengan kelompok etnis bersenjata.

Jet militer telah menewaskan sedikitnya tiga orang dalam serangan di sebuah desa yang dikendalikan oleh kelompok bersenjata dari minoritas Karen, setelah faksi Serikat Nasional Karen sebelumnya mengatakan telah menyerbu sebuah pos militer di dekat perbatasan Thailand.

Dalam pidatonya, Jenderal Senior Min Aung Hlaing sebagai pemimpin junta mengatakan militer akan melindungi rakyat dan memperjuangkan demokrasi.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya