Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay/Net
Pemerintah diminta untuk segera memikirkan alternatif pengadaan vaksin bagi kebutuhan nasional. Hal ini mengingat adanya rencana embargo vaksin dari beberapa negara produsen vaksin.
Begitu yang dikatakan anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Minggu (28/3).
Saleh mengatakan dengan adanya embargo tersebut, dikhawatirkan akan mengganggu kelanjutan dan kelancaran pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia.
"Vaksin ini adalah kebutuhan mendesak. Selain penerapan protokol kesehatan, vaksinasi dinilai sebagai salah satu solusi dalam memutus mata rantai penyebaran virus covid-19. Karena itu, pemerintah wajib menyediakan vaksin bagi 70 persen masyarakat yang menjadi target sasaran,†tegas Saleh kepada wartawan, Minggu (28/3).
Ketua Fraksi PAN DPR RI ini mengatakan jika pakai skema yang ada, Indonesia dinyatakan membutuhkan 420 juta dosis vaksin untuk memenuhi kebutuhan 181,5 juta warga.
“Jumlah ini sangat besar. Tidak cukup hanya mengandalkan satu produsen saja,†imbuhnya.
Saleh mendesak pemerintah untuk memprioritaskan pengadaan vaksin di dalam negeri. Seperti vaksin merah putih dan vaksin nusantara yang dinilai tidak kalah dengan vaksin impor. Bahkan menurut para penelitinya, untuk hal-hal tertentu, vaksin nusantara lebih baik dari vaksin impor.
“Namun anehnya, vaksin nusantara sampai hari ini belum mendapat izin untuk melanjutkan uji klinis tahap kedua. Padahal, jika diberi ijin, diperkirakan sudah bisa produksi pada bulan Juli yang akan datang,†katanya.
“Tidak salah, jika kemudian banyak masyarakat yang berharap pada vaksin nusantara,†imbuhnya.
Menurutnya, Kementerian Kesehatan, BPOM, peneliti, sponsor, dan pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian vaksin nusantara diharapkan dapat duduk bersama guna mencari formulasi yang tepat untuk menyamakan perbedaan persepsi dan pandangan terkait penelitian yang dilaksanakan. Dengan begitu, penelitian ini bisa segera dilanjutkan.
"Pemerintah tidak bisa tinggal diam. Di tengah isu embargo saat ini, campur tangan pemerintah menjadi faktor penentu. Jangan biarkan negara lain mendahului kita dalam penelitian vaksin dentritik seperti ini. Indonesia harus mandiri dan berdaulat dalam rangka melindungi kesehatan warga masyarakat,†tandasnya.
