Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra/Repro
Komunikasi publik yang buruk kembali dipertontonkan pemerintah terkait larangan mudik Lebaran 2021.
Dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR RI, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan tidak ada larangan mudik. Namun, tidak lama kemudian muncul pengumuman resmi pemerintah yang melarang mudik pada Idul Fitri tahun ini.
"Ini menunjukkan bahwa komunikasi publik pemerintah tidak terintegrasi," kata Direktur Mahara Leadership, Iwel Sastra, kepada
Kantor Berita Politik RMOL Sabtu malam (27/3).
Menurut Iwel, komunikasi publik yang belum terintegrasi itu justru bisa menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Seharusnya, sebelum mengeluarkan pendapat apapun mengenai mudik, menteri-menteri terkait harus duduk bersama membahas masalah tersebut.
Dalam pertemuan itulah dikaji secara menyeluruh manfaat dan mudaratnya soal dibolehkan atau tidak dibolehkan mudik Lebaran 2021.
Kemudian hasilnya dilaporkan kepada Presiden sebagai atasan para Menteri. Setelah mendengarkan pertimbangan presiden, baru diumumkan secara resmi.
"Jangan sampai ada pejabat yang mengatakan boleh tapi kemudian dianulir," tuturnya.
Iwel juga merasa heran dengan adanya kebijakan larangan mudik. Sebab, disisi lain kebijakan larangan mudik ini bertolak belakang dengan parawisata yang terus digenjot di tengah pandemi Covid-19.
"Jika kita berselancar di media sosial banyak sekali kita temukan 'postingan' selebriti dan influencer yang sedang berlibur. Bahkan dalam foto yang mereka tayangan di media sosial, banyak kita temukan mereka berfoto dalam jarak yang sangat dekat satu dengan yang lain tanpa mengenakan masker," paparnya.
Contoh lain mengenai peraturan yang bertolak belakang, lanjut Iwel, adalah saat ada seorang pengendara mobil sendirian tanpa masker lalu dihentikan petugas. Sementara di sebuah restoran ada sekelompok orang dalam satu meja di sela-sela makan mereka ngobrol tanpa mengenakan masker.
"Ini kan membingungkan," ujarnya.
Iwel menegaskan, meskipun vaksinasi sudah dimulai, namun Indonesia masih dalam suasana pandemi Covid-19. Sehingga segala keputusan pemerintah harus melalui kajian yang tepat.
"Hal yang sangat perlu diperhatikan adalah komunikasi publik yang terintegrasi dan peraturan yang tidak bertolak belakang satu dengan lainnya," pungkasnya.
