Berita

Suasana di Terminal bus disaat musim mudik lebaran sebelum pandemi/Net

Politik

Mudik Dilarang, Wisata Dibuka, Pemerintah Memang Spesialis Kontradiktif

SABTU, 27 MARET 2021 | 15:46 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul tak heran dengan ketidak singkronan pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil. Misalnya, pemerintah resmi meniadakan mudik lebaran tahun 2021 ini sementara tempat pariwisata dibuka.

"Kalau melihat, wisata dibuka mudik dilarang dan libur dikurangi inikan memang kontradiktif. Dan pemerintah itukan memang spesialis kontradiktif kalau soal pengambilan kebijakan di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kadang-kadang inkonsisten," kata Adib kepada redaksi, Sabtu (27/3).

Terlebih, sambung Adib, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kerap blunder disetiap pengambilan kebijakan dimana salah satu contoh terdekatnya ialah saat mengeluarkan pernyataan memperbolehkan mudik tahun ini dan akhirya dibatalkan oleh Menko PMK Muhajir Effendy.


"Teori manajemen krisis disaat pandemi saat ini saya kira pemerintah masih gagap," ujar Adib menyayangkan.

Seharusnya, kebijakan pemerintah satu pintu atau ketika keputusan keluar dari atas maka seluruhnya mengikuti.

"Ini kebijakan A dianulir oleh Menteri B, nanti usulan bagus dari Provinsi namun dianulir oleh Kementrian. Saya kira ini meunjukan pemerintah inkonsisten," pungkas Adib.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

PT DSI Resmi jadi BUMN dan Siap Buka Rekrutmen

Senin, 25 Mei 2026 | 23:14

Pengacara Blueray Cargo Ragu Amplop Suap Kode 1 Diterima Dirjen Bea Cukai

Selasa, 26 Mei 2026 | 23:19

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Meluruskan Hari Lahirnya Pancasila: Dari Piagam Jakarta Hingga Dekrit Presiden

Selasa, 02 Juni 2026 | 20:01

Kuasa Hukum Gus Yaqut Sebut Tidak Ada Konfirmasi Aliran Dana

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:46

RI Impor Emas 2,5 Ton pada April 2026, Australia jadi Pemasok Terbesar

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:16

Saksi Perkara Maluku, Thobahul Aftoni Akui Mardiono Ketum PPP

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:13

BEM PTMA: MBG adalah Investasi Jangka Panjang Menuju Indonesia Emas

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:09

Gerinda Sebut Lawatan Prabowo Perkokoh Posisi Indonesia di Kancah Dunia

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:08

KPK Tahan Tiga Tersangka Korupsi Pembangunan Gedung Pemkab Lamongan

Selasa, 02 Juni 2026 | 19:05

Habiburokhman: Zaman Pak Dino Sehebat Apa sih?

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:50

Daftar Harga LPG 5,5 kg dan 12 Kg Terbaru, Cek Tiap Provinsi

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:47

SPI: Nasionalisme dan Kepastian Hukum Harus Seimbang

Selasa, 02 Juni 2026 | 18:46

Selengkapnya