Berita

Suasana di Terminal bus disaat musim mudik lebaran sebelum pandemi/Net

Politik

Mudik Dilarang, Wisata Dibuka, Pemerintah Memang Spesialis Kontradiktif

SABTU, 27 MARET 2021 | 15:46 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Adib Miftahul tak heran dengan ketidak singkronan pemerintah dalam setiap kebijakan yang diambil. Misalnya, pemerintah resmi meniadakan mudik lebaran tahun 2021 ini sementara tempat pariwisata dibuka.

"Kalau melihat, wisata dibuka mudik dilarang dan libur dikurangi inikan memang kontradiktif. Dan pemerintah itukan memang spesialis kontradiktif kalau soal pengambilan kebijakan di tengah pandemi Covid-19 saat ini, kadang-kadang inkonsisten," kata Adib kepada redaksi, Sabtu (27/3).

Terlebih, sambung Adib, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang kerap blunder disetiap pengambilan kebijakan dimana salah satu contoh terdekatnya ialah saat mengeluarkan pernyataan memperbolehkan mudik tahun ini dan akhirya dibatalkan oleh Menko PMK Muhajir Effendy.


"Teori manajemen krisis disaat pandemi saat ini saya kira pemerintah masih gagap," ujar Adib menyayangkan.

Seharusnya, kebijakan pemerintah satu pintu atau ketika keputusan keluar dari atas maka seluruhnya mengikuti.

"Ini kebijakan A dianulir oleh Menteri B, nanti usulan bagus dari Provinsi namun dianulir oleh Kementrian. Saya kira ini meunjukan pemerintah inkonsisten," pungkas Adib.


Populer

Connie Nilai Istilah Sabotase KSAD Berpotensi Bangun Framing Ancaman di Tengah Bencana

Rabu, 31 Desember 2025 | 13:37

Dicurigai Ada Kaitan Gibran dalam Proyek Sarjan di Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 00:40

Eggi Sudjana, Kau yang Memulai Kau yang Lari

Senin, 29 Desember 2025 | 01:10

Dugaan Korupsi Tambang Nikel di Sultra Mulai Tercium Kejagung

Minggu, 28 Desember 2025 | 00:54

Kasus Suap Proyek di Bekasi: Kedekatan Sarjan dengan Wapres Gibran Perlu Diusut KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 08:40

KPK Panggil Beni Saputra Markus di Kejari Kabupaten Bekasi

Senin, 29 Desember 2025 | 13:09

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

UPDATE

Kontrak Rp25 Triliun PAM Jaya–Moya Disorot, Air Bersih Warga Miskin Masih Mandek

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:56

Purbaya Restui DJP Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:41

Protes Dedi Mulyadi, 10 Ribu Buruh Jabar akan Datangi Istana

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Kritik di Tembok Kekuasaan

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:30

Dana Haji Khusus Tertahan, DPR Warning Jangan Merugikan Jamaah

Selasa, 06 Januari 2026 | 17:07

KPK Bidik Riza Chalid di Kasus Suap Katalis

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:59

Sidang Ijazah Jokowi Ditunda Lagi, Bukti Penggugat Belum Valid

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:53

Presiden Minta Media Keluar Ruangan, Lanjutan Taklimat Digelar Tertutup

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:27

Mahasiswa Indonesia Bentangkan Spanduk "Save Venezuela"

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:26

Lurah Batu Ampar Kecewa Lahan Dispora Diserobot Pengembang

Selasa, 06 Januari 2026 | 16:20

Selengkapnya