Berita

Cuplikan surat penghentian sementara aktivitas DPD GAMKI Sumut/Repro

Politik

Imbas Dikaitkan KLB Sibolangit, Aktivitas DPD GAMKI Sumut Dihentikan Sementara

JUMAT, 26 MARET 2021 | 00:59 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Agenda organisasi Konperensi Daerah (Konperda) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Provinsi Sumatera Utara yang seharusnya digelar pada hari Jumat - Minggu, 26-28 Maret 2021 di Tapteng-Sibolga terancam batal digelar. 

Hal ini disebabkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) GAMKI menghentikan sementara aktivitas kepengurusan DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara sampai dengan waktu yang tidak ditetapkan.

Informasi yang diperoleh Kantor Berita Politik RMOL, penghentian sementara aktivitas kepengurusan DPD GAMKI Sumut adalah imbas dari Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Jumat 5 Maret 2021.


Sebelumnya beredar berita di media cetak dan elektronik, GAMKI terlibat dalam Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang beberapa waktu yang lalu.

Penghentian sementara aktivitas kepengurusan DPD GAMKI Sumut sesuai dengan surat DPP nomor: 110694/SU-GAMKI/INT/B/III/2021 tertanggal 24 Maret 2021, yang ditandatangani Ketua Umum DPP GAMKI Willem Wandik dan Sekretaris Umum DPP GAMKI Sahat Martin Philip Sinurat.

Dituliskan dalam surat internal yang beredar, Tim Pencari Fakta sedang bekerja menelusuri dugaan keterlibatan oknum GAMKI pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat dan pencatutan organisasi GAMKI pada arena KLB beberapa waktu yang lalu.

Pada surat keputusan tersebut memutuskan serta menetapkan menghentikan sementara semua aktifitas ke dalam dan luar DPD GAMKI Sumut.

Dalam surat DPP GAMKI terdapat 3 poin keputusan:

1. Menghentikan sementara semua aktivitas ke dalam dan ke luar kepengurusan DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara.
2. Bahwa dengan terbitnya surat keputusan ini maka segala aktivitas kepengurusan DPD GAMKI Provinsi Sumatera Utara yang sedang dan akan berlangsung harus ditunda sampai keluarnya surat keputusan selanjutnya.
3. Bahwa surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai keluarnya Surat Keputusan baru dari DPP GAMKI.

Keputusan itu merupakan rekomendasi dari hasil rapat Tim Pencari Fakta Pencatutan Nama Organisasi GAMKI (TPF PNO GAMKI).

"Status DPD GAMKI Sumut bukan dibekukan atau dicaretaker, melainkan aktivitasnya dihentikan sementara. Tim Pencari Fakta sedang bekerja, dalam beberapa hari ke depan akan ada perkembangan baru. Kita harus menjaga marwah dan nama baik organisasi GAMKI," ujar salah seorang fungsionaris DPP GAMKI, Kamis, (25/3).

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Kemendag: Wajib Halal Bukan Pelarangan Impor

Sabtu, 26 September 2026 | 06:30

Baznas dan Komite Bantuan Kepresidenan Palestina Perkuat Kerja Sama Kemanusiaan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:12

Instruksi Prabowo soal Kuliah Gratis PTN Harus Diprioritaskan

Sabtu, 26 September 2026 | 06:00

Serba ‘Tidak’ di Sidang Gibran

Sabtu, 26 September 2026 | 05:41

Cuma Tambah Dua Perunggu, Peringkat Indonesia Merosot

Sabtu, 26 September 2026 | 05:17

Jalur Sepeda Jangan cuma Jadi Pajangan

Sabtu, 26 September 2026 | 05:00

Benarkah Pengganti Gibran Sudah Ada?

Sabtu, 26 September 2026 | 04:29

Korlantas Polri Luncurkan Empat Inovasi Digital

Sabtu, 26 September 2026 | 04:18

Jangan Istimewakan Oknum DPRD Diduga Bakar Lahan

Sabtu, 26 September 2026 | 04:00

Kepala BNPB Minta Maaf soal Karhutla: Klarifikasi Istilah 'Normal'

Sabtu, 26 September 2026 | 03:46

Selengkapnya