Soal Desakan Audit Bulog, DPR Serahkan Sepenuhnya Kepada BPK

Stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Badan Urusan Logistik (Bulog), hasil impor di tahun 2018 hingga 2019, masih menumpuk sebanyak 859.877 ton.

Tumpukan stok beras tersebut berpotensi mengakibatkan kerugian hingga Rp 1,25 triliun karena mulai terancam tidak layak konsumsi karena mutunya turun.

Berbagai pihak mendorong agar Bulog segera diaudit.

Soal audit itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyerahkan masalah audit ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kita serahkan ke hasil pemeriksaan BPK. Tapi memang semua BUMN kan memang harus diaudit," ujar Daniel kepada wartawan, Kamis (25/3).

Dirut Bulog Budi Waseso sebelumnya, di hadapan Komisi IV juga telah mengakui akan adanya potensi kerugian keuangan negara tersebut. Dan jumlahnya pun tidak sedikit.

Dia menyebut, jika ada sebanyak 300 ribu ton beras yang gagal jual, kemudian harga per kilo sekitar Rp 8.000, maka potensi kerugian sudah mencapai Rp 2,4 triliun.

"Makanya jangan ulangi kesalahan yang sama. Itu bukan uang APBN, tapi utang bank dengan kredit komersial. Harus benar-benar dihitung dengan baik," kata Daniel.

Ombudsman RI, dalam konferensi pers virtual, Rabu kemarin (24/3), juga mengatakan, stok beras di Bulog saat ini banyak diisi oleh beras yang kualitasnya sudah menurun, nilainya hampir 50 persen dari stok beras secara keseluruhan.

"Beras turun mutu di gudang Perum Bulog salah siapa? Nilainya besar, terdapat sekitar 300-400 ribu ton beras yang ada di gudang perum Bulog saat ini turun mutu dan berpotensi mengalami kerugian," kata Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika.
 
"Jika setengahnya saja sudah nggak layak konsumsi, maka potensi kerugian negara sebesar Rp 1,25 triliun," imbuhnya.