Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan/Repro
Pernyataan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan yang menyampaikan sistem demokrasi culas di Indonesia menjadi polemik.
Alasan demokrasi culas, kata Zulhas, karena politik saat ini mengesampingkan kemufakatan dan hanya mengedepankan menang-menangan semata.
"Pilkada 2017, 2018. Pileg dan Pilpres 2019 serta Pilkada Serentak 2020 Desember yang lalu telah menunjukan kepada kita karakter demokrasi yang culas dan hanya berpikir menang-menangan," kata Zulkifli Hasan dalam pidato kebangsaannya melalui virtual, Rabu (24/3).
Politik elektoral, kata Zulhas sudah sangat bergeser yang saat ini hanya berpikir untuk memperebutkan kekuasaan belaka tanpa memikirkan rakyat.
Soal polemik itu, Ketua Fraksi PAN DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyampaikan maksud dari pernyataan Zulhas tersebut pada prinsipnya mengingatkan bahwa politik di Indonesia belakangan ini sudah menyimpang dari yang semestinya.
Zulhas, kata Saleh, memulai keresahannya dari adanya fenomena global dan geopolitik di Dunia.
“Di mana dia lihat ada kekuatan besar ini yang sudah mendominasi lintas global yaitu kekuatan AS yang dikatakan sebagai kekuatan yang liberal, satu lagi di sisi lain ada China, yaitu kekuatan sosialis, dan dua kekuataan ini kan sedang berlomba-lomba untuk menancapkan pengaruhanya dan tanduknya tentu salah satunya kepada Indonesia,†ucap Saleh kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/3).
Lanjut Saleh, dalam pidato Zulhas semalam, dimaksudkan bahwa demokrasi yang dikembangkan Indonesia ini telah menyimpangd ari asas Pancasila dan dekat dengan sistem demokrasi liberal.
“Sangat liberal kuat-kuatan, menang-menangan. Jadi yang menang itu rasanya ambil alih semua, dan kurang lebih tanpa memikirkan yang lainnya,†terangnya.
Selain itu, kata Saleh, Zulhas juga menyoroti soal munculnya friksi-friksi di tengah masyarakat Indonesia yaitu keterbelahan yang nampak dalam Pilpres 2019.
“Dalam pilpres kemarin itu pembelahannya sangat besar sekali, ada istilah kampret dan cebong. Nah Bang Zul itu sebetulnya merasa itu perlu dilakukan pembenahan dalam wadah NKRI, kita harus mengembalikan lagi kohesivitas sosial kita, dalam satu NKRI. Tapi yang terjadi justru sebelum itu disatukan kembali, para pemainnya itu justru bersatu mengambil dan merebut kekuasaan," bebernya.
"Jadi kelihatan masyarakatnya itu ditinggalkan sebelum disatukan kembali. Nah ini kan fenomena yang tidak lazim,†tandasnya.
