Ketua KPK Firli Bahuri/RMOL
Sebanyak 1.552 kasus korupsi yang tersebar di 26 provinsi di Indonesia telah ditangani KPK sejak tahun 2004 hingga 2020. Ketua KPK Firli Bahuri berharap 8 provinsi lain bisa menjaga prestasi tidak terlibat dalam korupsi.
Harapan itu dia sampaikan saat menyampaikan kuliah umum di Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) Banda Aceh, Kamis (25/3).
“Mudah-mudahan 8 (provinsi lain) itu tidak ada, bukan karena belum tertangkap," ujarnya.
Dalam kesempatan ini, Firli juga membeberkan 3 provinsi dengan kasus korupsi terbanyak di tanah air. Ketiganya adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sumatera Utara. Untuk Aceh, posisinya berada di urutan ke-13 dengan 14 kasus.
"Tertinggi itu ada di Jabar 101 tersangka, nomor 2 Jatim, Sumut," urainya.
Dalam kesempatan ini, Firli juga membeberkan bahwa untuk kategori profesi atau jabatan, ada sebanyak 21 gubernur yang telah berurusan dengan KPK. Untuk bupati/walikota berjumlah 129 kasus, dan anggota legislatif sebanyak 280 kasus.
“Tersangka paling banyak dari kalangan swasta sebanyak 329 orang,†tuturnya.
Data tersebut sengaja dibeberkan Firli untuk mengingatkan agar tidak ada lagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi.
Sementara kepada mahasiswa Unsyiah Banda Aceh untuk bisa memahami modus korupsi, sehingga dapat terhindar dari bahaya korupsi.
Firli turut mengurai mengenai sebab korupsi dilakukan. Salah satunya karena sifat keserakahan manusia, kesempatan yang dimiliki, sistem yang buruk, serta lemahnya integritas pada diri seseorang.
Untuk itu, integritas seseorang harus dibangun sejak dini. Termasuk di kampus dengan menerapkan pendidikan antikorupsi.
"Dari Unsyiah, saya ingin melihat nantinya muncul agen-agen pembangun integritas dan penyuluh antikorupsi, agar orang di sekitar kita takut dan tidak lagi melakukan korupsi," tutupnya.
