Berita

KPK terus didesak segera periksa Ketua Komisi III DPR, Herman Herry/Net

Hukum

Jika Tak Ingin Dianggap Pembela Koruptor Kasus Bansos, KPK Harus Segera Panggil Herman Herry

KAMIS, 25 MARET 2021 | 07:52 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

KPK bisa dianggap bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi menjadi 'Komisi Pembela Koruptor' jika tidak segera panggil dan periksa politikus PDIP, Herman Herry, dalam perkara dugaan suap bantuan sosial (bansos) sembako penanganan Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020.

Hal itu disampaikan pengamat sosial politik, Muslim Arbi, menanggapi adanya fakta persidangan bahwa grup Herman Herry mendapatkan jatah kuota bansos.

Fakta persidangan ini disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK saat sidang terdakwa Harry Van Sidabukke dan Ardian Iskandar Maddanatja di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di PN Jakarta Pusat.

"Segera saja KPK panggil Herman Herry untuk diperiksa. Apalagi para aktivis dari ProDemokrasi (ProDEM) telah berkali-kali datangi KPK mendesak agar KPK segara panggil dan periksa Ketua Komisi III DPR itu. Bahkan mengancam akan menduduki KPK jika tidak segera periksa Herman Herry," ujar Muslim Arbi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/3).

Muslim pun mengaku heran karena kuota bansos dapat mengalir ke Herman Herry yang berasal dari Komisi III DPR. Padahal, urusan bansos berada di pengawasan Komisi VIII DPR RI, seperti politikus Ihsan Yunus yang kini sudah digeser ke Komisi II DPR RI.

"Kalau KPK tidak segera panggil dan periksa Herman Herry dan anggota lain dari DPR yang ikut menikmati bansos, publik dapat anggap KPK bukan lagi Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi Komisi Pembela Koruptor," pungkas Muslim.

Populer

Dua Menteri Pelesiran Di Tengah Pandemi, Relawan Jokowi: Segera Mengundurkan Diri, Dan Layak Untuk Dicopot

Rabu, 14 Juli 2021 | 13:43

Senior AHY Minta Dewi Tanjung Tidak Bangunkan Macan Tidar

Sabtu, 17 Juli 2021 | 18:25

Minta Jokowi Tidak Perpanjang PPKM Darurat, Dewi Tanjung: Saya Punya Feeling, Ada Misi Jahat Untuk Jatuhkan Bapak

Sabtu, 17 Juli 2021 | 21:08

Bibit Perpecahan Di Internal Kabinet Mulai Terlihat Nyata

Minggu, 18 Juli 2021 | 11:46

Kalau PPKM Darurat Diperpanjang, Sekjen GPI: Lebih Baik Presiden Mundur!

Minggu, 18 Juli 2021 | 02:59

Dapat Lampu Hijau, Jepang Jadi Negara Pertama Yang Setujui Ronapreve Untuk Pengobatan Covid-19

Selasa, 20 Juli 2021 | 21:48

Sindiran Susi Ke Luhut Sukses Menyatukan Warganet: Mampus Lord Dimarahin!

Jumat, 16 Juli 2021 | 02:58

UPDATE

Analisis Joman, Aksi "Jokowi End Game" Diprakarsai Oleh Tiga Kelompok Ini

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:59

Ekonom: Covid-19 Belum Beres Dan Ekonomi Terseok-seok Karena Pemerintah Lebih Mendengarkan Pengusaha

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:38

Rakyat Perlu Waspada, Pemerintah Berpotensi Ubah Batas Rasio Utang Dengan Dalih UU Corona

Sabtu, 24 Juli 2021 | 02:18

Catatan PKS Untuk Pemerintah Di Hari Anak Nasional Agar Tidak Lost Generation

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:44

Rest In Peace Pak Jimmy

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:21

Tingkat Keterisian Pasien Rumah Sakit Di Kabupaten Tangerang Mulai Menurun

Sabtu, 24 Juli 2021 | 01:16

HIPMI Jateng Minta Pemerintah Berdamai Dengan Covid-19

Sabtu, 24 Juli 2021 | 00:49

Ibarat Sepak Bola, Adhie Massardi: Kapolri Diving, Tidak Ada VAR, Gus Dur Diganjar Penalti, Megawati Menang

Sabtu, 24 Juli 2021 | 00:37

Perintahkan Anak Buah Turun Lapangan Tangani Covid-19, Ridwan Kamil: Mending Dikerjakan Walaupun Diomongin

Sabtu, 24 Juli 2021 | 00:13

Tata Kelola Pemerintah Buruk, Prof Didin S. Damanhuri: Perlu Kelembagaan Permanen Tangani Covid-19

Jumat, 23 Juli 2021 | 23:41

Selengkapnya