Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memanggil dan memeriksa politisi PDIP, Herman Herry agar kualifikasi pengadaan barang dan jasa bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 yang tengah diselidiki dapat terungkap secara terang benderang.
Desakan itu sebagaimana disampaikan oleh Direktur Eksekutif Oversight of Indonesia's Democratic Policy, Satyo Purwanto.
Menurut Satyo, kesaksian mantan Plt Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) Kementerian Sosial (Kemensos), Adi Wahyono sudah sangat terang dan jelas menyatakan adanya pembagian jatah pengadaan sembako kepada sejumlah pihak.
"KPK mestinya segera menindaklanjuti temuan berupa keterangan dari saksi yang diperiksa pada persidangan perkara dugaan suap pengadaan paket sembako tersebut. Bahkan Adi mengaku di persidangan dan sesuai BAPnya pada saat tahap 5 proses pengadaan sembako karena mengurangi kuota sempat ditegur langsung oleh Herman Herry melalui telpon," ujar Satyo kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/3).
Karena kata Satyo, pemeriksaan para terduga yang namanya disebut dalam fakta persidangan sangat penting guna membuktikan dugaan adanya pengaturan dan menggunakan pengaruh di balik penunjukan tersebut. Karena, keterkaitan Herman Herry dengan salah satu tersangka, yakni Juliari Peter Batubara selaku mentan Menteri Sosial berada dalam satu partai.
"Kemudian dari pemeriksaan terkait uji materi dan fakta persidangan akan terukur jelas kelayakan sejumlah pihak itu dalam keterlibatannya pengadaan sembako bansos Covid. Misalkan secara kualifikasi apakah sudah sesuai dengan regulasi terkait pengadaan barang dan jasa," kata Satyo.
Dengan demikian menurut Satyo, sudah menjadi kewajiban KPK membuat terang dan jelas peran para aktor-aktor yang disebut namanya di dalam berita acara pemeriksaan (BAP) dan fakta persidangan.
"Terkait aksi demonstrasi kemarin yang digelar oleh teman-teman aktivis ProDEM memang itu adalah salah satu bentuk kewajiban dan sudah menjadi ciri dari garis perjuangan aktivis ProDEM dimana pun yang akan selalu menggerakan kekuatan Pro Demokrasi demi tujuan Demokrasi yang berkeadilan, berperan serta dalam memberantas korupsi dan terwujudnya sosio demokrasi Indonesia dan sosio nasionalisme Indonesia," pungkas Satyo.
