Wacana Duet Jokowi-Prabowo, CSIS: Isunya Berubah Dan Bukan Polarisasi

Isu politik ke depan diprediksi tidak lagi soal polarisasi. Sebab, ke depan tantangan politik Tanah Air akan berbeda pasca Pilpres 2019 lalu.

Demikian disampaikan Department of Politics and International Relations, CSIS, Arya Fernandez menanggapi wacana penambahan masa jabatan presiden tiga periode dan menduetkan Joko Widodo-Prabowo Subianto pada Pilpres 2024.

Dia melihat, tantangan politik ke depan lebih kepada isu kesehatan lantaran adanya pandemi Covid-19, urbanisani atau meningkatnya jumlah populasi di daerah urban, perubahan iklim, isu lingkungan, dan beberapa lainnya.

Arya pun memandang, setelah melewati pemilu kompetitif dari dua pemilu terakhir, suasana politik ke depan akan berbeda dan tak lagi berkutat pada polarisasi.

Perubahan kepemimpinan politik di level global, misalnya, pemimpin populis yang rasis di beberapa tempat kalah. Hal ini juga diyakini akan memengaruhi peta politik domestik di banyak negara.

"Jalan keluar dari polarisasi dengan menambah durasi masa jabatan menjadi tiga periode adalah jalan pintas, padahal banyak cara," tegas Arya Fernandez dalam Forum Diskusi Denpasar-12 bertajuk 'Membedah Wacana atas Amandemen Terbatas UUD 1945' secara virtual, Rabu (24/3).

Menurutnya, polarisasi bisa dicegah dengan merevisi terbatas UU Pemilu, penurunan syarat pengajuan calon presiden, memperbaiki mekanisme politik, penegakan hukum, termasuk mengatur terkait kampanye.

Arya Fernandez bersama Pemimpin Redaksi Kantor Berita Politik RMOL Ruslan Tambak hadir sebagai penanggap dalam diskusi Forum Diskusi Denpasar 12 tersebut.

Adapun narasumber lain dalam diskusi tersebut yakni Wakil Ketua MPR, Rerie Lestari Moerdijat, gurubesar FISIP Universitas Indonesia Prof. Valina Singka, pakar hukum tata negara Universitas Pasundan Atang Irawan, dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari, serta closing remarks wartawan senior Saur Hutabarat.