Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Soal Vaksin Nusantara, Dasco: Jangan Terkesan Ada Upaya-upaya Untuk Menghambat

RABU, 24 MARET 2021 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui untuk dilanjutkan pengembangan vaksin nusantara garapan inovasi dalam negeri.

Bahkan, pimpinan DPR RI seluruhnya sepakat bahwa pemerintah perlu mendorong pengembangan vaksin nusantara tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait vaksin nusantara yang dinilai sebagian dilarang karena tidak sesuai metode ilmiah.


Dia telah mendengar pernyataan dari BPOM terkait vaksin nusantara yang diminta untuk menyempurnakan metode penelitiannya.

"Jadi perlu kami luruskan bahwa BPOM bukannya melarang, tapi kami dengar BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti dari vaksin nusantara untuk kemudian menyempurnakan metode-metode," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (24/3).

"Sehingga kemudian bisa dilakukan fase 2 sepanjang metode-metode itu kemudian diperbarui atau mengikuti apa yang disampaikan oleh BPOM,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra mengatakan, vaksin nusantara perlu untuk dikembangkan dan didukung oleh pemerintah lantaran mampu mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional.

Pasalnya, inovasi pada vaksin untuk pandemi Covid-19 saat ini seperti menjadi perlombaan antar negara untuk membuktikan kemutakhiran teknologi yang dimiliki.

"Kami juga sampaikan kepada BPOM, bahwa vaksin nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dan juga mengharumkan nama bangsa,” tuturnya.

Atas dasar tersebut, lanjut Dasco, uji klinis fase kedua vaksin nusantara perlu untuk dilakukan, dan juga disampaikan kepada masyarakat agar tidak terkesan ada yang menghambat pelaksanaan pengembangan vaksin Nusantara.

“Uji klinis fase dua itu dibicarakan dan jangan terkesan kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat. Mudah-mudahan semua berjalan lancar seperti yang dikehendaki semua pihak,” tandasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

324 Hunian Layak untuk Warga Bantaran Rel Senen Rampung Juni 2026

Senin, 06 April 2026 | 18:15

Kasus Amsal Sitepu Harus jadi Refleksi Penegakan Hukum

Senin, 06 April 2026 | 17:59

WFH Jumat Tak Boleh Ganggu Produktivitas

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Putri Zulhas Ngaku Belum Tahu Gugatan Pengosongan Rumah

Senin, 06 April 2026 | 17:45

Petinggi Tiga Travel Haji Dicecar KPK soal Perolehan Keuangan Tidak Sah

Senin, 06 April 2026 | 17:37

Konversi LPG ke Jargas

Senin, 06 April 2026 | 17:25

Prabowo Naikkan Target Bedah Rumah Tahun Ini Jadi 400 Ribu Unit

Senin, 06 April 2026 | 17:21

Impor Sparepart Pesawat dapat Insentif Bea Masuk Nol Persen

Senin, 06 April 2026 | 17:12

Sahroni Cabut Laporan Terhadap Influencer Indira dan Rena

Senin, 06 April 2026 | 16:59

PB Orado: Turnamen Domino Jatim Fondasi Menuju Kejurnas

Senin, 06 April 2026 | 16:55

Selengkapnya