Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Soal Vaksin Nusantara, Dasco: Jangan Terkesan Ada Upaya-upaya Untuk Menghambat

RABU, 24 MARET 2021 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui untuk dilanjutkan pengembangan vaksin nusantara garapan inovasi dalam negeri.

Bahkan, pimpinan DPR RI seluruhnya sepakat bahwa pemerintah perlu mendorong pengembangan vaksin nusantara tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait vaksin nusantara yang dinilai sebagian dilarang karena tidak sesuai metode ilmiah.


Dia telah mendengar pernyataan dari BPOM terkait vaksin nusantara yang diminta untuk menyempurnakan metode penelitiannya.

"Jadi perlu kami luruskan bahwa BPOM bukannya melarang, tapi kami dengar BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti dari vaksin nusantara untuk kemudian menyempurnakan metode-metode," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (24/3).

"Sehingga kemudian bisa dilakukan fase 2 sepanjang metode-metode itu kemudian diperbarui atau mengikuti apa yang disampaikan oleh BPOM,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra mengatakan, vaksin nusantara perlu untuk dikembangkan dan didukung oleh pemerintah lantaran mampu mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional.

Pasalnya, inovasi pada vaksin untuk pandemi Covid-19 saat ini seperti menjadi perlombaan antar negara untuk membuktikan kemutakhiran teknologi yang dimiliki.

"Kami juga sampaikan kepada BPOM, bahwa vaksin nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dan juga mengharumkan nama bangsa,” tuturnya.

Atas dasar tersebut, lanjut Dasco, uji klinis fase kedua vaksin nusantara perlu untuk dilakukan, dan juga disampaikan kepada masyarakat agar tidak terkesan ada yang menghambat pelaksanaan pengembangan vaksin Nusantara.

“Uji klinis fase dua itu dibicarakan dan jangan terkesan kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat. Mudah-mudahan semua berjalan lancar seperti yang dikehendaki semua pihak,” tandasnya.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya