Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Soal Vaksin Nusantara, Dasco: Jangan Terkesan Ada Upaya-upaya Untuk Menghambat

RABU, 24 MARET 2021 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui untuk dilanjutkan pengembangan vaksin nusantara garapan inovasi dalam negeri.

Bahkan, pimpinan DPR RI seluruhnya sepakat bahwa pemerintah perlu mendorong pengembangan vaksin nusantara tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait vaksin nusantara yang dinilai sebagian dilarang karena tidak sesuai metode ilmiah.


Dia telah mendengar pernyataan dari BPOM terkait vaksin nusantara yang diminta untuk menyempurnakan metode penelitiannya.

"Jadi perlu kami luruskan bahwa BPOM bukannya melarang, tapi kami dengar BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti dari vaksin nusantara untuk kemudian menyempurnakan metode-metode," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (24/3).

"Sehingga kemudian bisa dilakukan fase 2 sepanjang metode-metode itu kemudian diperbarui atau mengikuti apa yang disampaikan oleh BPOM,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra mengatakan, vaksin nusantara perlu untuk dikembangkan dan didukung oleh pemerintah lantaran mampu mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional.

Pasalnya, inovasi pada vaksin untuk pandemi Covid-19 saat ini seperti menjadi perlombaan antar negara untuk membuktikan kemutakhiran teknologi yang dimiliki.

"Kami juga sampaikan kepada BPOM, bahwa vaksin nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dan juga mengharumkan nama bangsa,” tuturnya.

Atas dasar tersebut, lanjut Dasco, uji klinis fase kedua vaksin nusantara perlu untuk dilakukan, dan juga disampaikan kepada masyarakat agar tidak terkesan ada yang menghambat pelaksanaan pengembangan vaksin Nusantara.

“Uji klinis fase dua itu dibicarakan dan jangan terkesan kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat. Mudah-mudahan semua berjalan lancar seperti yang dikehendaki semua pihak,” tandasnya.

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Wali Murid Sekolah Islam Terpadu di Tangerang Korban Investasi Bodong Lapor Polisi

Minggu, 10 Mei 2026 | 02:13

UPDATE

Lurah Cengkareng Barat Dilaporkan ke Polisi Buntut Putusan KIP

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:36

Menteri Pigai Sebut Penyelesaian Konflik Papua Butuh Keputusan Nasional

Minggu, 10 Mei 2026 | 21:25

Prabowo Diminta Segera Bentuk Satgas Penyelundupan BBL

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:56

Segera Dibentuk Satgas Anti-Kekerasan Pesantren

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:35

Tata Kelola SDA Era Prabowo Disebut Berpihak ke Rakyat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20:10

Ribuan Bobotoh Turun ke Jalan, Purwakarta Berubah Jadi Lautan Biru

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:42

Lonjakan Gila Minyakita Rapor Merah Zulkifli Hasan

Minggu, 10 Mei 2026 | 19:12

PKS Ingin Cetak Pemimpin Berbasis Iman, Bukan Sekadar Kejar Kursi

Minggu, 10 Mei 2026 | 18:32

Dalam Lindungan Aktor Digital

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:59

BNI dan Kementerian PKP Sosialisasi Kresit Perumahan di Brebes

Minggu, 10 Mei 2026 | 17:34

Selengkapnya