Berita

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad/Net

Politik

Soal Vaksin Nusantara, Dasco: Jangan Terkesan Ada Upaya-upaya Untuk Menghambat

RABU, 24 MARET 2021 | 16:36 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Seluruh fraksi di DPR RI menyetujui untuk dilanjutkan pengembangan vaksin nusantara garapan inovasi dalam negeri.

Bahkan, pimpinan DPR RI seluruhnya sepakat bahwa pemerintah perlu mendorong pengembangan vaksin nusantara tersebut.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad pun meluruskan informasi yang berkembang di tengah masyarakat terkait vaksin nusantara yang dinilai sebagian dilarang karena tidak sesuai metode ilmiah.


Dia telah mendengar pernyataan dari BPOM terkait vaksin nusantara yang diminta untuk menyempurnakan metode penelitiannya.

"Jadi perlu kami luruskan bahwa BPOM bukannya melarang, tapi kami dengar BPOM sudah mengeluarkan surat kepada para peneliti dari vaksin nusantara untuk kemudian menyempurnakan metode-metode," ujar Dasco di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Rabu (24/3).

"Sehingga kemudian bisa dilakukan fase 2 sepanjang metode-metode itu kemudian diperbarui atau mengikuti apa yang disampaikan oleh BPOM,” imbuhnya.

Politisi Partai Gerindra mengatakan, vaksin nusantara perlu untuk dikembangkan dan didukung oleh pemerintah lantaran mampu mengharumkan nama baik Indonesia di kancah internasional.

Pasalnya, inovasi pada vaksin untuk pandemi Covid-19 saat ini seperti menjadi perlombaan antar negara untuk membuktikan kemutakhiran teknologi yang dimiliki.

"Kami juga sampaikan kepada BPOM, bahwa vaksin nusantara dibutuhkan oleh masyarakat dan juga mengharumkan nama bangsa,” tuturnya.

Atas dasar tersebut, lanjut Dasco, uji klinis fase kedua vaksin nusantara perlu untuk dilakukan, dan juga disampaikan kepada masyarakat agar tidak terkesan ada yang menghambat pelaksanaan pengembangan vaksin Nusantara.

“Uji klinis fase dua itu dibicarakan dan jangan terkesan kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat. Mudah-mudahan semua berjalan lancar seperti yang dikehendaki semua pihak,” tandasnya.

Populer

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

UPDATE

Harga Emas Dunia Terkoreksi Saat Ultimatum Trump Dekati Tenggat

Senin, 06 April 2026 | 08:19

Krisis Global Memanas, Industri Air Minum Tercekik Lonjakan Harga Kemasan

Senin, 06 April 2026 | 08:06

Sektor Bisnis Arab Saudi Terpukul, Pertama Kalinya dalam 6 Tahun

Senin, 06 April 2026 | 08:00

Trump Ancam Ciptakan Neraka untuk Iran jika Selat Hormuz Tak Dibuka

Senin, 06 April 2026 | 07:48

AS Berhasil Selamatkan Pilot Jet Tempur F-15 di Pegunungan Iran

Senin, 06 April 2026 | 07:36

Strategi WFH di Berbagai Negara Demi Efisiensi Energi

Senin, 06 April 2026 | 07:21

Cadangan Pangan Pemerintah Capai Level Tertinggi, Aman hingga Tahun Depan

Senin, 06 April 2026 | 07:06

Daya Kritis PBNU ke Pemerintah Makin Melempem

Senin, 06 April 2026 | 06:32

Amerika Negara dengan Ideologi Kapitalisme Menindas

Senin, 06 April 2026 | 06:12

Isu Pemakzulan Prabowo Belum Padam Total

Senin, 06 April 2026 | 06:07

Selengkapnya