Tiga mantan Perdana Menteri Lebanon, Fouad Siniora, Tammam Salam, dan Najib Mikati mengeluarkan pernyataan bersama pada Selasa (23/2) waktu setempat. Isinya menyesalkan perlakuan Presiden Michel Aoun terhadap Perdana Menteri Saad Hariri dan menuduhnya mengesampingkan konstitusi negara.
Ketiganya mengatakan Aoun ingin mempermalukan Hariri dan berusaha mendorongnya untuk berhenti membentuk pemerintahan.
"Kepastian Hariri pada proposal pembentukan pemerintahnya bukanlah kasus sikap keras kepala atau berlebihan, tetapi tanggapan atas apa yang diinginkan rakyat Lebanon dan teman-teman Lebanon di dunia," kata pernyataan itu, seperti dikutip dari Anadolu Agency, Rabu (24/3).
Menurut konstitusi Lebanon, tidak ada tenggat waktu tetap bagi perdana menteri yang ditunjuk untuk membentuk pemerintahan, di mana Hariri dapat memutuskan apakah akan mundur atau tetap pada usulan pemerintahnya.
Pada hari Senin (22/3), Hariri mengatakan bahwa dia menolak proposal Aoun untuk membentuk pemerintahan yang menyarankan untuk menawarkan sepertiga dari kursi kabinet kepada partainya, Gerakan Patriotik Merdeka.
Dengan sepertiga kursi kabinet, berarti memiliki pemblokiran dan hak veto atas keputusan dan kebijakan pemerintah.
Ketiga mantan perdana menteri juga menegaskan kembali penghormatan mereka terhadap konstitusi Lebanon dan pakta nasional Perjanjian Taif.
Perjanjian Taif 1989, yang mengakhiri perang saudara Lebanon (1975-1990), menetapkan formula pembagian kekuasaan berdasarkan kuota yang membagi posisi utama antara tiga komponen utama - Kristen, Sunni, dan Syiah.
Pernyataan itu menambahkan bahwa upaya untuk menempatkan situasi di Lebanon dalam konteks sektarian tidak akan berhasil dan menyerukan untuk mengambil langkah-langkah menuju pembentukan pemerintahan penyelamatan.
Sejauh ini belum ada tanggapan dari Kepresidenan Lebanon atas pernyataan tersebut.
Lebanon menghadapi krisis ekonomi yang parah dan kemerosotan kondisi kehidupan, dengan pound Lebanon kehilangan hampir semua nilainya terhadap dolar AS.
Jalan-jalan di seluruh negeri telah diblokir oleh protes dan aksi unjuk rasa selama sebulan terakhir karena situasi saat ini, yang merupakan yang terburuk bagi rakyat Lebanon sejak berkecamuknya perang saudara.
