Menlu China: Sanksi Berdasar Kebohongan Bisa Menyeret Dunia Kembali Ke Hukum Rimba

Menteri Luar Negeri China Wang Yi kembali menegaskan bahwa tidak ada yang dapat mencampuri urusan dalam negeri Beijing dengan cara memalsukan kebohongan. Manipulasi yang dilakukan oleh beberapa kekuatan Barat tidak mewakili komunitas internasional.

Pernyataan tersebut disampaikan Wang saat melakukan konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov yang sedang berkunjung di Guilin, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, China selatan, Selasa (23/3).

Merujuk pada sesi ke-46 Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHRC) yang saat ini sedang berlangsung, Wang mengatakan, lebih dari 80 negara telah berbicara dalam solidaritas dan dukungan untuk posisi sah Tiongkok dalam masalah Xinjiang, baik secara bersama-sama atau secara individu.

"Ini menunjukkan bahwa manipulasi oleh beberapa kekuatan Barat sama sekali tidak mewakili komunitas internasional," katanya, seperti dikutip dari CGTN, Selasa (23/3).

"Praktik-praktik buruk ini tidak dapat menghentikan kemajuan China, juga tidak dapat membalikkan gelombang perkembangan sejarah," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wang juga mengomentari sanksi sepihak yang biasa dilakukan oleh negara-negara besar.

Wang mengatakan negara-negara besar harus memimpin dalam mempromosikan kesetaraan, integritas dan kerja sama, dan dia mendesak negara-negara besar untuk memberi contoh dalam bertindak berdasarkan Piagam PBB, menghormati hak-hak sah negara lain, memajukan keuntungan bersama dan mematuhi hukum internasional.

"Sanksi sepihak tidak memiliki dasar dalam hukum internasional dan hanya melayani kebutuhan politik beberapa negara," Wang menekankan.  

"Apa yang disebut sanksi berdasarkan kebohongan bisa menyeret dunia kembali ke 'hukum rimba', yang harus ditentang oleh semua negara," ujarnya.

Mengenai sanksi Uni Eropa yang baru-baru ini dijatuhkan kepada China, Wang mengatakan bahwa itu bertentangan dengan hukum internasional, dan pemerintah China bertekad untuk menjaga kedaulatan nasional, keamanan, dan kepentingan pembangunan.