Berita

Presiden Lebanon Michel Aoun (kiri) dan Duta Besar Arab Saudi untuk Lebanon Walid Bukhari/Net

Dunia

Duta Besar Saudi Waleed Bukhari Minta Penguasa Lebanon Utamakan Kepentingan Rakyat

RABU, 24 MARET 2021 | 07:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Duta Besar Arab Saudi untuk Lebanon Waleed Bukhari dalam pesannya mengatakan, elit penguasa Beirut perlu mengesampingkan kepentingan pribadi dan membentuk pemerintahan baru sesegera mungkin untuk menarik negara itu dari krisis keuangan setelah perselisihan politik berbulan-bulan.

Hal itu disampaikan Bukhari kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Presiden Lebanon Michel Aoun pada Selasa (23/3) waktu setempat.

"Saya menekankan perlunya mengutamakan kepentingan nasional yang lebih tinggi untuk meluncurkan reformasi drastis yang dapat memulihkan kepercayaan masyarakat internasional di Lebanon," kata duta besar, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Rabu (24/3).


Donor asing mengatakan mereka tidak akan membantu negara yang tenggelam dalam hutang, kecuali politisi Lebanon menangani korupsi dan pemborosan, hal yang selama ini menjadi penyebab keruntuhan.

Namun demikian, Bukhari meyakinkan rakyat Lebanon bahwa Arab Saudi selalu mendukung Lebanon dengan solidaritas penuh.

"Visi Saudi untuk Lebanon didasarkan pada pilar kebijakan luar negeri Kerajaan, yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara dan tidak mencampuri urusan dalam negerinya," ujarnya.

Sebelumnya kantor Aoun mengatakan dia dan Bukhari bertemu untuk membahas perkembangan terbaru seputar pembentukan pemerintahan baru di Lebanon.

Komunitas internasional telah menjanjikan miliaran dolar dalam bentuk pinjaman lunak dan hibah, dengan syarat pemerintah independen Lebanon menerapkan reformasi yang sangat dibutuhkan untuk membasmi korupsi dan kesalahan manajemen selama beberapa dekade.

Di Lebanon, Aoun dan Perdana Menteri Saad Hariri berselisih tentang bentuk dan jenis pemerintahan yang akan dibentuk.

Aoun menuntut pihak ketiga yang memblokir, atau hak veto, untuk dia dan partainya Gerakan Patriotik Bebas, sementara Hariri mengatakan dia hanya akan memimpin pemerintahan yang terdiri dari para ahli independen.

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya