Berita

Presiden Lebanon Michel Aoun (kiri) dan Duta Besar Arab Saudi untuk Lebanon Walid Bukhari/Net

Dunia

Duta Besar Saudi Waleed Bukhari Minta Penguasa Lebanon Utamakan Kepentingan Rakyat

RABU, 24 MARET 2021 | 07:04 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Duta Besar Arab Saudi untuk Lebanon Waleed Bukhari dalam pesannya mengatakan, elit penguasa Beirut perlu mengesampingkan kepentingan pribadi dan membentuk pemerintahan baru sesegera mungkin untuk menarik negara itu dari krisis keuangan setelah perselisihan politik berbulan-bulan.

Hal itu disampaikan Bukhari kepada wartawan usai menggelar pertemuan dengan Presiden Lebanon Michel Aoun pada Selasa (23/3) waktu setempat.

"Saya menekankan perlunya mengutamakan kepentingan nasional yang lebih tinggi untuk meluncurkan reformasi drastis yang dapat memulihkan kepercayaan masyarakat internasional di Lebanon," kata duta besar, seperti dikutip dari Al-Arabiya, Rabu (24/3).


Donor asing mengatakan mereka tidak akan membantu negara yang tenggelam dalam hutang, kecuali politisi Lebanon menangani korupsi dan pemborosan, hal yang selama ini menjadi penyebab keruntuhan.

Namun demikian, Bukhari meyakinkan rakyat Lebanon bahwa Arab Saudi selalu mendukung Lebanon dengan solidaritas penuh.

"Visi Saudi untuk Lebanon didasarkan pada pilar kebijakan luar negeri Kerajaan, yang menegaskan penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara dan tidak mencampuri urusan dalam negerinya," ujarnya.

Sebelumnya kantor Aoun mengatakan dia dan Bukhari bertemu untuk membahas perkembangan terbaru seputar pembentukan pemerintahan baru di Lebanon.

Komunitas internasional telah menjanjikan miliaran dolar dalam bentuk pinjaman lunak dan hibah, dengan syarat pemerintah independen Lebanon menerapkan reformasi yang sangat dibutuhkan untuk membasmi korupsi dan kesalahan manajemen selama beberapa dekade.

Di Lebanon, Aoun dan Perdana Menteri Saad Hariri berselisih tentang bentuk dan jenis pemerintahan yang akan dibentuk.

Aoun menuntut pihak ketiga yang memblokir, atau hak veto, untuk dia dan partainya Gerakan Patriotik Bebas, sementara Hariri mengatakan dia hanya akan memimpin pemerintahan yang terdiri dari para ahli independen.

Populer

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Jokowi Masih Berperilaku seperti Penguasa RI

Senin, 10 Agustus 2026 | 03:00

UPDATE

Peluang Emas Kuliah Gratis Pendaftaran Beasiswa Unggulan 2026 Resmi Dibuka

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Di Posko Pengungsian, Gibran Pastikan Kebutuhan Anak-Anak Terpenuhi

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:21

Prioritaskan Guru PPPK Wilayah 3T Jadi PNS

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:19

Utang AS Terus Membengkak, Tekanan Fiskal Makin Besar

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:16

Jangan Sampai Utang Gerogoti Ruang Fiskal

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:07

Purbaya Siapkan Rp31 Triliun untuk Pengalihan PPPK ke Pusat

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:05

Emas “di Bawah Bantal” Warga RI Capai 1.800 Ton, Nilainya Diprediksi Tembus Rp4.400 Triliun

Kamis, 20 Agustus 2026 | 14:01

Tak Benar Febrie Minta Emas 74 Kg hingga Uang Dikembalikan

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:45

Pemerintah Raup Rp34 Triliun dari Lelang SUN

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Iran Siapkan Serangan Balasan hingga Eropa Jika AS Perluas Perang

Kamis, 20 Agustus 2026 | 13:41

Selengkapnya