Anggota Komisi IX Fraksi PKS DPR RI Ansory Siregar mengingatkan pemerintah dan parlemen terkait bahaya budaya senosentris.
Senosentris sendiri memiliki terminologi membenci produk dalam negeri dan membanggakan produk luar.
Hal ini diungkap Ansory menyoal vaksin nusantara dengan nama Vaksin Merah Putih agar didorong untuk segera dilakukan pengembangan dan didistribusikan kepada masyarakat.
Pernyataan Ansory tersebut terlontar pada saat interupsi rapat paripurna DPR RI dengan agenda pengesahan 33 RUU yang masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3).
"Saya beri judul segera wujudkan vaksin Nusantara hindari senosentris. Senosentris itu membanggakan produk bangsa lain daripada produk bangsa sendiri bahkan ada yang bilang membenci produk sendiri dan membanggakan produk lain, jadi hindari,†ucap Ansory.
Anshory mengingatkan beberapa hal agar pemerintah dan parlemen mau mendorong pengembangan vaksin nusantara yang penelitiannya sampai saat ini masih mangkrak lantaran terkendala biaya dan kebijakan dari pemerintah itu sendiri.
"Mengigat yang pertama, Presiden RI Bapak Jokowi sudah pernah memanggil Kemenkeu untuk membantu mewujudkan vaksin nusantara, atau vaksin produk anak bangsa. Mengingat yang kedua adalah, Inpres 6/2016 tentang Percapatan Pengembangan Industri Farmasi, dan Alat Kesehatan. Ini udah ada inpresnya ya,†bebernya.
Selain itu, lanjut Ansory, pimpinan DPR RI telah mendukung percepatan pengembangan vaksin nusantara. Sehingga, seharusnya pemerintah mendukung pengembangan vaksin nusantara sebagai produk dalam negeri yang patut dibanggakan.
"Kemudian mengingat yang ke empat masih banyak dan saya ketemu juga banyak dokter-dokter atau tenaga kesehatan yang belum mau divaksin dengan vaksin yang sekarang, mereka menunggu vaksin nusantara,†imbuhnya.
Kemudian yang kelima, lanjut Ansory, kesimpulan rapat Komisi IX DPR RI pada 10 maret 2021 dengan Menkes, Menristek/BRIN, BPOM RI, Direktur Lembaga Molekuler Eijkmann.
Komisi IX DPR RI mendesak Kemenkes RI dan BPOM RI untuk berkoordinasi dengan Kemenristek untuk terus mendukung dan melakukan pendalaman pengembangan tehadap kandidat Vaksin Merah Putih dengan tetap memperhatikan persyaratan wajib dalam proses pengembangan vaksin dan sesuai dengan peraturan perundang-undanganan yang ada.
“Komisi IX DPR RI mendukung percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan sesuai dengan Inpres 6/2016 termasuk pengembangan kandidat vaksin nusantara," pungkasnya.
