Berita

Ilustrasi/Net

Politik

Politikus Gerindra Minta Pemerintah Segera Buka Vaksinasi Mandiri

SELASA, 23 MARET 2021 | 17:01 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Guna mempercepat pelaksanaan program vaksinasi Covid-19, pemerintah sudah seharusnya mulai membuka keran vaksinasi mandiri. Dengan demikian, pemerintah pun akan terbantu dalam segi keuangan untuk menyediakan vaksin.

"Kami minta agar pemerintah tak melakukan monopoli dalam vaksinasi Covid-19, sehingga sudah selayaknya dibuka vaksinasi mandiri," ucap anggota Komisi E DPRD Jatim, Benyamin Kristianto, kepada Kantor Berita RMOLJatim, Selasa (23/3).

Menurut politikus Partai Gerindra ini, dengan adanya vaksinasi mandiri ini akan membantu pemerintah khususnya soal keuangan negara.


"Kita kan belum tahu sampai kapan kekuatan keuangan negara akan menanggung semuanya pelaksanaan vaksinasi. Kami berharap sudah saatnya dibuka untuk vaksinasi mandiri bagi masyarakat yang mampu membayarnya," jelas pria yang juga berprofesi sebagai dokter ini.

Diungkapkan oleh pria asal Sidoarjo ini, saat ini sudah banyak perusahaan di Indonesia yang siap mengucurkan dana CSR-nya untuk membantu proses vaksinasi terhadap karyawan mereka.

"Saya sudah dihubungi beberapa perusahaan ingin melakukan vaksinasi karyawannya," jelasnya.

Ditambahkan Benyamin, perlakuan dari vaksinasi Covid-19 ini disamakan dengan jenis-jenis vaksin lainnya.

"Ada distributor resminya vaksin-vaksin itu sehingga tak ideal pemerintah memonopoli," tutupnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya