GMNI: Vaksinasi Covid-19 Masih Terkendala Edukasi Dan Birokrasi

Masih minimnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi Covid-19 menjadi persoalan serius dalam rangka mengentaskan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Karena itu, edukasi menyeluruh masih harus digalakan oleh pemerintah selaku pemangku kepentingan untuk mencapai herd immunity (kekebalan kolektif).

Begitu disampaikan Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Arjuna Putra Aldino dalam diskusi daring Obrolan Bareng Bang Ruslan bertajuk "Anak Muda dan Politik Kenegaraan", Selasa (23/3).

"Apa yang ditangkap masyarakat? Saya melihat di akar rumput justru banyak kesalahpahaman bahkan ketakutan yang mungkin kurangnya asupan edukasi dari pemerintah," ujar Arjuna.

"Masih banyak yang percaya vaksin mengandung babi, kalau kita suntik vaksin itu banyak efek sampingnya. Ini kan seharusnya pemerintah melakukan upaya edukasi," imbuhnya menegaskan.

Selain itu, menurut Arjuna, sikap tegas pemerintah dalam konteks birokrasi juga diperlukan untuk menuntaskan pagebluk Covid-19 di Indonesia.

"Persoalannya ada pada kecepatan birokrasi melakukan upaya vaksinasi. Kalau saya lihat memang kita masih banyak terkendala," tuturnya.

Lebih lanjut, Arjun juga berharap agar pemerintah tidak lagi menampilkan komunikasi yang buruk karena acapkali antar menteri satu dengan yang lainnya terkait vaksinasi Covid-19 ini tidak berkesinambungan.

"Bangun narasi harus kuat tidak lagi disampaikan oleh menteri satu lalu dibantah lagi oleh menteri lain. Itu kan membingungkan," tandasnya.

Selain Arjuna, turut hadir dalam diskusi daring yang digelar Kantor Berita Politik RMOL ini yakni Ketua Umum DPP IMM Najih Prasetyo, serta puluhan peserta lain.