Laporkan Rahmat Muhajirin Terkait Pencurian 21,5 Ton BBM Ke MKD, Syahroni: Saya Ingin Marwah Dan Kehormatan Lembaga Tetap Terjaga

Anggota DPR RI fraksi Gerindra, Rahmat Muhajirin, dilaporkan kepada Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terkait dugaan pencurian 21,5 ton BBM jenis solar dari Single Point Mooring (SPM) milik PT Pertamina.

Menurut anggota Mahasiswa Pemerhati Migas, Syahroni, yang melaporkan Rahmat Muhajirin, hal tersebut didasari atas penangkapan yang dilakukan Ditpolair Baharkam Polri terhadap Kapal PT Putra Harapan di perairan Tuban, Jawa Timur, beberapa hari lalu.

“Dalam pelaporan ini saya mempunyai niat yang mulia terhadap lembaga DPR RI, agar marwah dan kehormatan lembaga tersebut tetap terjaga. Jika memang ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum anggotanya, maka sepatutnya MKD segera mengambil tindakan sesuai dengan porsinya,” ucap Syahroni di MKD, Selasa (23/3).

Syahroni berharap MKD bersikap profesional dalam menangani pelaporan terkait adanya dugaan pencurian 21,5 ton BBM di perairan Tuban yang diduga melibatkan Rahmat Muhajirin.

“Sudah selayaknya MKD bekerja secara maksimal dalam menerima setiap laporan dari masyarakat. Saya berharap agar MKD dapat memproses laporan ini dengan sebaik-baiknya dan mampu bekerja secara profesional dalam mengungkap benar tidaknya bahwa adanya keterkaitan dugaan keterlibatan anggota DPR RI Komisi III dari Fraksi Gerindra Bapak H Rahmat Muhajirin dalam kasus pencurian solar di Tuban,” tandasnya.

Pada Minggu (15/3), tim gabungan Ditpolairud Korpolairud Baharkam Polri telah melakukan tangkap tangan terhadap kapal Putra Harapan di perairan Tuban yang diduga melakukan pencurian 21,5 ton BBM jenis solar dari Single Point Mooring (SPM) milik PT Pertamina.

Penangkapan itu diduga melibatkan oknum anggota DPR dari Fraksi Gerindra.

Direktur Polair Baharkam Mabes Polri, Brigjen Yassin Kosasih mengatakan, saat ini pihaknya memang tengah mengembangkan penyidikan kasus tersebut secara bertahap. Dimulai dari pendalaman tersangka hingga tidak menutup kemungkinan mengarah kepada perusahaan di mana para tersangka bekerja.