Berita

Anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli/Ist

Politik

Pemerintah Izinkan Mudik Lebaran, Politisi PKS Minta Persyaratan Lebih Diperketat

SELASA, 23 MARET 2021 | 10:45 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Berbeda dengan tahun sebelumnya, tahun ini pemerintah tidak melarang masyarakat melakukan perjalanan mudik Lebaran. Meskipun saat ini pandemi Covid-19 belum sepenuhnya mereda.

Menyikapi hal ini, anggota DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik Zoelkifli mengatakan, idealnya masyarakat tetap menahan diri untuk tidak mudik dulu pada Lebaran nanti.

"Sebab pandemi masih mewabah dan Jakarta tetap menjadi daerah dengan tingkat penderita terbanyak," kata Taufik saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJakarta, Selasa (23/3).


Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini khawatir kalau masyarakat berbondong-bondong pulang kampung maka penyebaran Covid-19 kembali meluas.

Kendati demikian, pria yang akrab disapa MTZ itu memaklumi kalau mudik telah menjadi budaya dan tradisi di masyarakat.

Untuk itu, sebagai jalan tengah, MTZ menyarankan pemerintah memperketat persyaratan mudik tahun ini.

"Misalnya dengan keharusan lulus tes PCR sebelum warga dibolehkan naik kendaraan umum. Tentu ditambah dengan sosialisasi tata cara mudik di zaman pandemi," jelasnya.

Selanjutnya, untuk provinsi dan kota yang menjadi tujuan mudik juga harus mempersiapkan diri dengan screening yang ketat. Baik di bandara, stasiun, maupun terminal.

"Mungkin pemerintah akan keluar biaya besar lagi. Karena yang saya mau usulkan adalah adanya subsidi dari pemerintah daerah untuk tes PCR untuk semua warga yang mau mudik, mungkinkah?" pungkas MTZ.

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya