Berita

Sekretaris DPP GAMKI Bidang Kemaritiman, Pertanian, dan Perikanan Firmes Nosioktavian/RMOL

Politik

Sikapi Rencana Impor Beras, GAMKI: Mendag Tidak Paham Visi Presiden Jokowi

SELASA, 23 MARET 2021 | 00:39 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

DPP Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia menyoroti kebijakan impor beras dengan alasan memenuhi kebutuhan beras selama masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

GAMKI menyayangkan kebijakan impor beras yang tidak berdasarkan pertimbangan yang matang dan tidak berpihak kepada petani Indonesia.

Sekretaris DPP GAMKI Bidang Kemaritiman, Pertanian, dan Perikanan Firmes Nosioktavian mengatakan informasi impr di tengah berlebihnya stok beras nasional mempengaruhi harga di level petani dan pedagang.


"Sangat memungkinkan panen raya pertama di tahun 2021 ini harga gabah akan anjlok. Jika harga gabah murah, maka petani akan merugi. Kebijakan impor beras ini sangat merugikan rakyat," kata Firmes di Jakarta, Senin (22/3).

Menurut Firmes, data dari Kementerian Pertanian dan BPS menyebutkan bahwa di Bulan Maret, April, dan Mei 2021, stok beras akan surplus.

Dengan data itu, GAMKI menilai seharusnya pemerintah membuat kebijakan bagaimana distribusi stok beras dapat berjalan baik serta strategi untuk meningkatkan produktifitas beras di masa panen berikutnya.

"Menteri Perdagangan tidak paham maksud dari Presiden Jokowi untuk mencintai produk dalam negeri dan membatasi impor. Para menteri seharusnya menjalankan apa yang menjadi visi misi Presiden, bukan justru mencoreng wajah Presiden dengan kebijakan impor beras. Rencana impor beras ini harus dibatalkan," tegasnya.

Di tengah rencana impor beras, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo membeberkan data prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok periode Januari-Mei 2021.

Berdasarkan data tersebut, Syahrul menyebut neraca pangan pokok, khususnya untuk komoditas beras dalam keadaan cukup.

Dalam data tersebut, Syahrul mencatat stok beras pada akhir 2020 sebesar 7,38 juta ton. Sementara perkiraan produksi dalam negeri sebesar 17,51 juta ton. Sehingga, jumlahnya menjadi sekitar 24,9 juta ton.

Adapun perkiraan kebutuhan yaitu sebesar 12,33 juta ton. Sehingga, muncullah angka surplus 12,56 juta ton.

Populer

Jangan Biarkan Dua Juri Final LCC Lolos dari Sanksi UU ASN

Kamis, 14 Mei 2026 | 12:43

Keputusan Bisnis Dipidanakan, Nicko Widjaja Tulis Surat dari Rumah Tahanan

Jumat, 22 Mei 2026 | 17:34

Tetangga Sudah Mendahului, Indonesia Masih Berpidato

Jumat, 15 Mei 2026 | 05:30

Jokowi Boleh Keliling Indonesia Asal Tunjukkan Ijazah Asli

Rabu, 20 Mei 2026 | 01:33

Tuntutan Seret Jokowi ke Pengadilan terkait Kasus Nadiem Mengemuka

Jumat, 15 Mei 2026 | 00:02

Bebaskan Nadiem, Lalu Adili Jokowi

Senin, 18 Mei 2026 | 02:46

Pujian Anies ke JK Benamkan Ade Armando Cs

Senin, 18 Mei 2026 | 04:20

UPDATE

Rieke Diah Pitaloka Soroti Pentingnya Integrasi Data Haji Nasional

Sabtu, 23 Mei 2026 | 10:18

Pekan Depan, Presiden dan Wapres Serahkan Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Sabtu, 23 Mei 2026 | 10:01

Harga Minyak Dunia Naik Tipis di Akhir Pekan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:47

Haji 2026, Ketua Komisi VIII DPR Minta Pemerintah Waspadai Tantangan Fase Armuzna

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:35

DPR dan Grenpace Bahas Penguatan Swasembada Pangan Lewat Hilirisasi Perkebunan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:19

Pemerintah Disarankan Dahulukan Kelompok Rentan untuk MBG

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:09

Komisi V DPR Tinjau Gangguan GPS Penerbangan, Minta Sistem Mitigasi Diperkuat

Sabtu, 23 Mei 2026 | 09:01

Indeks DXY Kokoh di 99,24, Dolar AS Dekati Level Tertinggi 6 Pekan

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:54

Harga Tiket FIFA Matchday Timnas Indonesia Juni 2026, Ini Cara Belinya

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:48

Megawati dan Sri Sultan HB X Berbincang Santai di Keraton hingga Larut Malam

Sabtu, 23 Mei 2026 | 08:30

Selengkapnya