Berita

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Ciamis, Sopwan Ismail/RMOLJabar

Politik

Muncul Kelompok Yang Bentuk DPC Abal-abal, Demokrat Ciamis Surati Polres

SENIN, 22 MARET 2021 | 12:59 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Ciamis menyurati Kepolisian Resor Ciamsi menyusul munculnya sekelompok orang yang membentuk kepengurusan di tingkat DPC dengan menggunakam lambang/atribut Partai Demokrat.

Bahkan mereka telah membuka kantor dengan mengatasnamakan Partai Demokrat.

Ketua DPC Demokrat Kabupaten Ciamis, Sopwan Ismail mengungkapkan, surat tersebut telah dilayangkan pada 15 Maret lalu.


"Kami mengirim surat ke Kapolres Ciamis, perihal pengaduan dan permintaan perlindungan hukum," ujar Sopwan, Senin (22/3), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Dalam surat tersebut, ditegaskan Sopwan bahwa DPC Demokrat Ciamis solid dan setia kepada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sesuai dengan hasil Kongres di Jakarta pada 15 Maret 2020.

Namun, ungkap Wakil Ketua DPRD Ciamis itu, telah terjadi Kongres Luar Biasa (KLB) di Sumatera Utara pada 5 Maret 2021. Penyelenggaraan tersebut ilegal karena telah mengatasnamakan kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

Kemudian, patut diduga ada pihak yang secara ilegal membentuk kepengurusan di tingkat DPC. Kepengurusan DPC abal-abal itu menggunakam lambang/atribut serta membuka kantor yang mengatasnamakan Partai Demokrat.

"Untuk mengantisipasi hal tersebut, Partai Demokrat Ciamis memohon kepada Kapolres Ciamis untuk memberikan perlindungan hukum kepada kami, dengan menindak tegas para pihak yang tidak bertanggung jawab sesuai dengan peraturan-perundang-undangan," ujarnya.

Kembali ditegaskan Sopwan, menggunakan lambang Partai Demokrat secara ilegal bisa dituntut secara hukum. Sesuai dengan Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya