Berita

Demo Hong Kong 2020/Ist

Jaya Suprana

Hong Kong Urusan Dalam Negeri China

MINGGU, 21 MARET 2021 | 21:38 WIB | OLEH: JAYA SUPRANA

TERBERITAKAN bahwa di dalam sidang umum Dewan HAM PBB pada awal Maret 2021, Belarus menyampaikan pernyataan sikap atas nama 70 negara mendukung kebijakan Republik Rakyat China terhadap Daerah Administrasi Khusus Hong Kong karena sepenuhnya merupakan urusan dalam negeri China.

Pendek kata, Belarus tegas dan jelas memaklumatkan dukungan 70 negara entah mana saja terhadap kebijakan RRChina mengurus urusan dalam negeri RRChina sendiri.

Kebenaran


Saya tidak mengetahui sejauh mana kebenaran berita tersebut. Saya juga tidak tahu apa alasan Belarus mendukung perlakuan China terhadap Hong Kong. Namun kebetulan saya tahu China melakukan investasi besar-besaran terhadap pembangunan infrastruktur di Belarus maka secara langsung mau pun tidak langsung menyebabkan Belarus sedikit-banyak tersandera oleh penanaman modal China di Belarus.

Mengenai 69 negara lain-lainnya saya hanya bisa menduga bahwa mereka semua juga senasib dalam hal terkait investasi China yang sama dengan Belarus terkait investasi China.

Memang investasi berikut pendanaan pembangunan infrastruktur merupakan senjata ampuh untuk memuluskan laju gerak imperialisme milenial melalui jalur ekonomi global yang sedang giat dan gigih dilaksanakan oleh China ke berbagai pelosok planet bumi masa kini. Jika dahulu imperialisme dilakukan dengan bedil, maka imperialisme milenial dilakukan dengan duwit.

Bersyukur

Saya hanya tahu bahwa teman-teman dan sanak-keluarga baik yang masih berada di Hong Kong (maka tidak akan saya sebut namanya) maupun yang sudah berhasil ke luar dari Hong Kong (yang juga tidak akan saya sebut namanya agar tidak membahayakan keselamatan sanak-keluarga yang masih tertinggal di Hong Kong) kesemuanya mengeluh bahwa kehidupan di Hong Kong di bawah kekuasaan China sudah tidak sejahtera seperti di bawah kekuasaan Inggris.

Namun sebagai seorang insan manusia yang secara ragawi tidak sedang hidup di Hong Kong, namun beruntung hidup di Indonesia, jelas saya tidak berhak menilai siapa yang lebih benar antara teman-teman dan sanak-keluarga saya atau pemerintah Republik Rakyat China.

Saya juga tidak tahu mana yang lebih benar antara 60 negara di bawah pimpinan Belarus yang mendukung kebijakan China terhadap Hong Kong atau karena seluruh anggota PBB kini adalah 193, maka 193-60 = 133 negara anggota PBB yang tidak mendukung kebijakan China terhadap Hong Kong yang memang berada di dalam wilayah kekuasaan Republik Rakyat China.

Saya hanya bisa tak henti bersyukur bahwa saya warga bukan Hong Kong tetapi Indonesia. MERDEKA!

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

Tips Aman Belanja Online Ramadan 2026 Bebas Penipuan

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:40

Pasukan Elit Kuba Mulai Tinggalkan Venezuela di Tengah Desakan AS

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:29

Safari Ramadan Nasdem Perkuat Silaturahmi dan Bangun Optimisme Bangsa

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:23

Tips Mudik Mobil Jarak Jauh: Strategi Perjalanan Aman dan Nyaman

Minggu, 22 Februari 2026 | 09:16

Legislator Dorong Pembatasan Mudik Pakai Motor demi Tekan Kecelakaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:33

Pernyataan Jokowi soal Revisi UU KPK Dinilai Problematis

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:26

Tata Kelola Konpres Harus Profesional agar Tak Timbulkan Tafsir Liar

Minggu, 22 Februari 2026 | 08:11

Bukan Gibran, Parpol Berlomba Bidik Kursi Cawapres Prabowo di 2029

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:32

Koperasi Induk Tembakau Madura Didorong Perkuat Posisi Tawar Petani

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:21

Pemerintah Diminta Kaji Ulang Kesepakatan RI-AS soal Pelonggaran Sertifikasi Halal

Minggu, 22 Februari 2026 | 07:04

Selengkapnya