Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Dinobatkan Jadi Negara Paling Bahagia Di Asia Timur Oleh PBB, Taiwan Justru Merasa Kecewa

SABTU, 20 MARET 2021 | 19:46 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Pemerintah Taiwan mengajukan protes terhadap sebuah laporan yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Protes dilakukan lantaran badan itu, dalam laporan kebahagiaan global, mendaftarkan Taiwan sebagai bagian dari wilayah China.

Menjelang Hari Kebahagiaan Internasional yang biasa dirayakan setiap 20 Maret, Jaringan Solusi Pembangunan Berkelanjutan untuk PBB merilis World Happiness Report 2021, yaitu daftar yang memuat peringkat tingkat kebahagiaan di 149 negara.

Sementara Finlandia sekali lagi mempertahankan posisi teratas, Taiwan menduduki peringkat sebagai negara paling bahagia di Asia Timur dan ke-24 paling bahagia di dunia.


Terlepas dari penghargaan itu, laporan tersebut secara salah memberi label Taiwan sebagai 'provinsi China' karena Taiwan memang tidak termasuk anggota PBB. Penunjukan yang salah mengikuti jejak semua laporan kebahagiaan sebelumnya yang dirilis oleh kelompok yang berafiliasi dengan PBB itu sejak 2012.

Sebagai tanggapan, kantor perwakilan Taiwan di New York mengatakan dalam sebuah posting Twitter bahwa pihaknya telah meluncurkan protes menuntut penghormatan terhadap kedaulatan dan integritas negara. Menekankan "Taiwan adalah sebuah negara," dikatakan bahwa mencantumkan Taiwan di bawah pemerintahan China adalah salah, tidak dapat diterima, dan secara terang-terangan mengabaikan demokrasi yang dinamis di negara itu.

Kantor tersebut juga menulis bahwa Taiwan adalah tempat di mana "demokrasi dan hak asasi manusia ditegakkan dan dilindungi, tidak seperti di China." Ini menunjukkan bahwa menunjuk Taiwan sebagai bagian dari China "menghilangkan pekerjaan rakyat Taiwan."

Kekecewaan yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Luar Negeri Taiwan di alun Twitternya.

"Kami sangat senang berada di tingkat teratas di antara negara-negara terkemuka & No. 1 di Asia Timur. Sayangnya, laporan tersebut mencantumkan kami sebagai #Taiwan Provinsi #China. Lihat, kami justru senang tidak menjadi bagian darinya. Faktanya, kami tidak akan senang jika kami menjadi bagian darinya atau diperintah oleh pemerintahnya," cuit kementerian.

Juru Bicara Kantor Kepresidenan Kolas Yotaka juga menulis di Twitter bahwa Taiwan akan memiliki peringkat yang jauh lebih tinggi jika PBB berhenti menyebutnya sebagai 'provinsi China'.

Selain akun resmi negara, sejumlah netizen juga ikut menyuarakan komentarnya dengan menyatakan bahwa Taiwan memang negara yang terpisah dari China.

Populer

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Fuad Hasan Punya Peran Sentral Skandal Korupsi Kuota Haji

Kamis, 09 April 2026 | 16:31

UPDATE

Analis Ungkap 3 Faktor Penentu Reshuffle Kabinet di Era Prabowo Subianto.

Sabtu, 18 April 2026 | 09:43

Harga BBM Non Subsidi Naik, Perrtamax dan Dexlite Nyaris Rp24 Ribu per Liter

Sabtu, 18 April 2026 | 09:18

Menuju Kuartal II-2026: Sektor Furnitur Siap Ambil Alih Kendali Pertumbuhan

Sabtu, 18 April 2026 | 09:08

Harga Emas dan Perak Kompak Menguat di Penutupan Pekan

Sabtu, 18 April 2026 | 08:47

Trump Kembali Kecam NATO, Tegaskan AS Tak Butuh Bantuan di Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 08:30

Harga Minyak Anjlok setelah Hormuz Dibuka

Sabtu, 18 April 2026 | 08:17

Wall Street Hijau: Nasdaq Terbang Tinggi

Sabtu, 18 April 2026 | 08:03

Sempat Viral, Ini Fakta di Balik Visual Balita pada Kemasan AMDK

Sabtu, 18 April 2026 | 07:55

Bursa Eropa Menghijau Efek Pembukaan Kembali Selat Hormuz

Sabtu, 18 April 2026 | 07:41

Hormuz Dibuka tapi AS Tetap Menekan Iran

Sabtu, 18 April 2026 | 07:18

Selengkapnya