Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian/Net
Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian angkat bicara terkait pemberlakuan sanksi terbaru Uni Eropa terhadap sejumlah pejabat dan entitas China terkait tudingan masalah hak asasi manusia di Xinjiang.
Dalam konferensi pers harian, Zhao mengatakan bahwa ada fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Xinjiang menikmati stabilitas sosial. Rakyatnya hidup dan bekerja dalam damai dan kepuasan, terselenggaranya persatuan dan kerukunan etnis, hak untuk hidup layak, mendapat fasilitas kesehatan, pembangunan, dan hak-hak dasar masyarakat dari semua kelompok etnis dilindungi secara efektif.
"Adanya kerja paksa, sterilisasi paksa dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya di Xinjiang adalah kebohongan terang-terangan yang sengaja dibuat-buat dan disebarkan oleh beberapa yang disebut sarjana dan institusi dengan motif tersembunyi," kata Zhao, seperti dikutip dari Global Times, Jumat (19/3).
Tekad China untuk melindungi kedaulatan nasional dan kepentingan keamanan dan pembangunannya tidak tergoyahkan, ujar Zhao.
Jika UE memberi sanksi hanya berdasarkan kebohongan yang dibuat oleh beberapa kekuatan anti-China, itu hanya akan menunjukkan bahwa mereka terlibat dalam manipulasi politik. China akan membuat tanggapan yang tegas terkait hal ini.
Beberapa pengamat mengatakan bahwa sanksi yang dijatuhkan UE terhadap China menandakan garis yang mengeras dan lebih kompleks ke arah China.
Feng Zhongping, direktur Institut Studi Eropa di Institut Hubungan Internasional Kontemporer China, mengatakan bahwa China tidak akan tinggal diam dan akan mengeluarkan tindakan balasan terhadap para pejabat yang mendorong sanksi tersebut.
"Beberapa politisi Uni Eropa, yang tidak mengetahui Xinjiang yang sebenarnya, menggunakan hak asasi manusia sebagai alasan untuk ikut campur dalam urusan dalam negeri China," kata Feng.
Direktur institut hubungan internasional di Universitas Renmin China, Wang Yiwei, menyebut bahwa sanksi itu menunjukkan bahwa Uni Eropa ingin menggarisbawahi pengaruh globalnya dengan menggunakan mekanisme sanksi hukum.
"Sikap yang lebih keras terhadap China dapat dilihat dengan memenangkan politisi anti-China di dalam UE," kata Wang Yiwei.
"AS ingin membatalkan perjanjian investasi UE-China, tetapi China dan Eropa yang menekankan otonomi strategis akan tertarik untuk mendorong agenda mereka sendiri yang pada dasarnya sesuai dengan kepentingan mereka," lanjutnya.
Pada Rabu (17/3), duta besar UE menyetujui larangan perjalanan dan pembekuan aset pada empat pejabat Tiongkok dan satu entitas atas masalah Xinjiang. Ini adalah sanksi pertama blok tersebut terhadap Tiongkok dalam tiga dekade.
Mereka juga akan segera mempublikasikan daftar nama yang disanksi setelah mendapat persetujuan resmi oleh menteri luar negeri UE pada 22 Maret mendatang.
