Berita

Panen Raya padi di Purwakarta/RMOLJabar

Nusantara

Purwakarta Surplus Padi, Pemerintah Masih Ngotot Impor Beras?

KAMIS, 18 MARET 2021 | 15:35 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pemerintah untuk mengimpor 1 juta ton beras pada saat ini semakin terlihat sebagai keinginan pihak-pihak tertentu untuk meraup keuntungan sepihak.

Pasalnya, sejumlah wilayah justru mulai menjalani panen raya. Bahkan di Kabupaten Purwakarta dipastikan stok beras cukup melimpah alias surplus.

Menurut Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kabupaten Purwakarta, hasil produksi padi petani setiap tahunnya kerap melebihi target.


Surplusnya hasil produksi pertanian ini bukan tanpa perjuangan. Salah satu yang menjadi indikatornya, karena sejak beberapa tahun ini petani di wilayah tersebut tak kenal lagi dengan yang namanya musim tanam.

Sehingga soal rencana pemerintah melakukan impor beras 1 juta ton di awal tahun ini, Kepala Dinas Pangan dan Pertanian Purwakarta, Sri Jaya Midan, mengaku kurang setuju. Karena hal itu akan menyakiti hati masyarakat terutama para petani. Apalagi, alasannya untuk menjaga stok pangan nasional.

"Kami lihat, sejauh ini petani di kita itu sangat produktif. Bahkan, hasil produksinya kerap surplus. Jadi menurut kami tak perlu ada impor, karena cadangan beras di dalam negeri pun melimpah," ujar Midan, Kamis (18/3), dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

"Artinya, ketahanan pangan di masing-masing wilayah dipastikan masih tetap terjaga. Jadi, tak perlu adanya impor. Ini malah akan menyakiti hati para petani yang selama ini berjuang," lanjutnya.

Sejauh ini, kata Midan, para petani di Purwakarta terus digenjot dalam hal peningkatan indeks pertanaman (IP). Dengan kata lain, jika biasanya dalam satu tahun hanya satu dan dua kali tanam, sekarang menjadi dua sampai tiga kali tanam dalam setahun.

Pihaknya cukup berbangga dengan kondisi tersebut. Apalagi, dari tahun ke tahun produktivitas pertanian di wilayahnya terus mengalami peningkatan. Sehingga, mampu memenuhi kebutuhan bahan pokok penduduk lokal.

Bahkan masih ada sisa yang bisa dipasok untuk kebutuhan pangan warga di Jabodetabek.

"Areal sawah kita memang tak seluas daerah tetangga seperti Karawang dan Subang. Luas lahan baku pertanian di kita hanya sekitar 18.075 hektare. Meski demikian, hasil produksi petani ini selalu surplus," paparnya.

Selama ini, lanjut Midan, petani yang ada di wilayahnya terus didorong untuk segera tanam. Jadi, selama masih tersedia air untuk mengairi sawah, mereka harus terus produksi.

Dengan begitu, di Purwakarta tak ada istilah tidak panen. Karena, hampir tiap hari petani di wilayah ini melakukan panen.

Midan menjelaskan, di 2019 misalnya dari luas lahan baku sawah di Kabupaten Purwakarta itu mampu menghasilkan 248 ribu ton gabah kering pungut (GKP). Dengan asumsi, rata-rata produksinya mencapai 6,2 ton GKP per hektare. Jadi, lahan yang panen itu mencapai 40 ribu hektare. Karena, setahun ada yang dua kali juga tiga kali.

Kemudian, dari hasil panen itu dikonversikan ke padi giling (GKG), yakni 248 ribu ton dikalikan 0,85 (hitungan standar BPS) hasilnya jadi 210.800 ton gabah giling. Lalu, dari gabah giling yang sebesar 210.800 ton dikalikan 0,65 (hitungan BPS) hasilnya jadi 137.020 ton beras.

Sedangkan, jumlah penduduk Kabupaten Purwakarta mencapai 950.066 jiwa. Dari jumlah penduduk itu, kebutuhan beras selama setahun mencapai 109.257 ton. Dengan asumsi, kebutuhannya (hitungan maksimal) mencapai 115 kilogram per kapita per tahunnya.

Sehingga, jumlah produksi yang mencapai 137.020 ton beras per tahun, dikurangi jumlah kebutuhan beras sebesar 109.257 ton per tahun. Artinya, masih ada sisa (surplus) mencapai 27.763 ton beras dalam setahun itu.

"Di 2020 kemarin saja, kita masih surplus. Hal mana, produksi padinya sebanyak 248 ribu ton gabah kering pungut (GKP) dengan luas lahan yang panennya mencapai 40.831 hektare. Dari hasi panen ini, kita juga mampu menyuplai kebutuhan pokok untuk wilayah Jabodetabek," demikian Midan.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Trump Singkirkan Opsi Senjata Nuklir di Perang Iran

Jumat, 24 April 2026 | 16:14

Pengamat Bongkar Motif Ekonomi di Balik Serangan Trump ke Iran

Jumat, 24 April 2026 | 15:44

BPKH Pastikan Nilai Manfaat Dana Haji Kembali ke Jemaah

Jumat, 24 April 2026 | 15:38

40 Kloter Berangkat di Hari Keempat Operasional Haji, Satu Jemaah Wafat

Jumat, 24 April 2026 | 15:31

AHY Pastikan Sekolah Rakyat hingga Tol Jogja-Solo Berjalan Optimal

Jumat, 24 April 2026 | 15:24

Bahlil Harusnya Malu, Tugas Menteri ESDM Dikerjakan Presiden

Jumat, 24 April 2026 | 15:13

Iran Bebaskan Tarif Hormuz untuk Rusia dan Sejumlah Negara

Jumat, 24 April 2026 | 14:46

KPK Periksa Saksi Terkait Rp8,4 Miliar yang Disebut Khalid Basalamah

Jumat, 24 April 2026 | 14:43

Anak Buah Zulhas Sangkal KPK: Jabatan Ketum Tak Bisa Diintervensi

Jumat, 24 April 2026 | 14:17

Dorong Kartini Melek Digital, bank bjb Genjot UMKM Naik Kelas

Jumat, 24 April 2026 | 14:16

Selengkapnya