Masterplan ibu kota baru Indonesia di Kaltim/Net
Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Rabu (17/3), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pembangunan Ibukota Negara (IKN) baru akan mampu mendorong ekonomi Indonesia.
Adapun Suharso menuturkan jika program vaksinasi Covid-19 dapat berjalan dan mencapai herd immunity, maka 17 Agustus tahun 2024, Presiden RI Joko Widodo bisa melaksanakan upacara peringatan hari kemerdekaan di ibukota baru, Kalimantan Timur.
Tidak hanya itu, dia mengatakan jika semua berjalan baik dan sesuai dengan rancangan pada
master plan maka pihaknya optimis bahwa pembangunan Istana Presiden mulai bisa dilakukan tahun ini.
Menanggapi keinginan pemerintah dalam rencana ini, Wakil Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin angkat bicara. Senator muda asal Bengkulu itu meminta pemerintah harus benar-benar mengkaji secara komprehensif atas rencana yang digulirkan tersebut.
"Kita tidak sedang baik-baik saja. Sebab bangsa ini masih menghadapi ujian dari pandemi global Covid-19 yang membuat seluruh sektor kehidupan di Indonesia memburuk. Maka penting untuk mengkaji ulang terhadap rencana pemerintah yang menginginkan pembangunan dimulai pada tahun ini," ujarnya, Kamis (18/3/2021).
Sultan menuturkan bahwa sangat mendukung atas terobosan pemerintah untuk memindahkan ibukota negara. Baginya, persoalan ekologis dari kepadatan penduduk, ketimpangan sosial, dan kesenjangan ekonomi di DKI Jakarta adalah masalah utama. Hanya saja menurutnya tetap harus mempertimbangkan kondisi yang ada secara objektif, cermat dan holistik.
Dia menyarankan agar porsi belanja sosial dalam APBN harus tetap menjadi prioritas utama untuk kepentingan menjaga pertumbuhan ekonomi.
"Seharusnya dalam situasi ekonomi yang lesu dan di tengah ketidakpastian, maka fokus anggaran kita harus tetap pada penanganan Covid-19 sekaligus mengantisipasi pada dampak sosial dan ekonomi masyarakat. Maka wajib untuk mempertimbangkan penundaan terhadap pembangunan Istana Kepresidenan di ibukota negara baru. Melalui anggaran yang terbatas, pemerintah seharusnya bisa menggenjot konsumsi dalam negeri, salah satu caranya dengan memperbesar belanja sosial," tutur Sultan.
Pandemi Covid-19 di Indonesia telah berujung pada krisis sosial-ekonomi yang dampaknya dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah. Jadi untuk menangani krisis tersebut, pemerintah juga harus memastikan keuangan negara tetap menjamin program-program dalam jaring pengaman sosial-ekonomi agar tetap berjalan seperti selama ini.
"Uang dari penundaan membangun fasilitas ibukota baru bisa digunakan untuk mempercepat pengurangan kemiskinan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian serta industri dengan pusat pengembangannya berbasis diseluruh daerah. Jadi kurang tepat apabila rencana pembangunan di ibukota negara baru dilakukan pada tahun ini dengan dalih untuk mendorong pemerataan ekonomi," jelas Sultan.
Adapun pembangunan dan pemindahan ibukota menurut klaim pemerintah bahwa negara akan mendapatkan dampak positif pada berbagai faktor dan sektor-sektor pendorong ekonomi dengan kontribusi antara 1,8 persen sampai 2,2 persen terhadap perekonomian, mantan Wakil Gubernur Bengkulu tersebut juga membeberkan rujukan dari studi yang dilakukan Indef.
Dari hasil studi yang dilangsungkan pada Agustus 2019 menggunakan sumber data Badan Pusat Statistik (BPS), tabel sistem Neraca Sosial Ekonomi 2008 yang diperbaharui, tabel input output interegional, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan beberapa data pendukung lainnya.
Indef juga menemukan bahwa pemindahan ibukota tak membawa dampak signifikan kepada indikator makro ekonomi yang menopang pertumbuhan, seperti konsumsi rumah tangga, investasi, belanja pemerintah, dan ekspor impor. Satu-satunya indikator ekonomi makro yang mendapatkan sentimen positif dari pemindahan ibukota adalah belanja pemerintah. Tidak heran, sebab pemindahan ibukota menyedot dana Rp 323 triliun hingga Rp466 triliun.
Indef memproyeksi pemindahan ibukota akan menyumbang belanja pemerintah nasional sebesar 0,34 persen. Upaya pemindahan ibukota juga berkontribusi pada kenaikan belanja pemerintah Kalimantan Timur sebesar 16,12 persen.
"Rencana pemindahan ibukota harus mempertimbangkan keuangan negara, utang dan beban ekonomi rakyat pengaruh dari kondisi Covid-19. Meskipun untuk pertumbuhan PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Pulau Kalimantan secara umum berdampak positif, namun nilainya sangat kecil dan tidak signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita harus melihat perkembangan beberapa waktu ke depan, jadi tidak perlu tergesa-gesa hingga sampai kondisi sudah mulai membaik," tutup Sultan.
