Berita

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief/Net

Politik

Andi Arief Khawatir Jhoni Allen Dkk Gunakan Cara Ghaib Daftar Ke Kemenkumham

RABU, 17 MARET 2021 | 15:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief yakin hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang diklaim secara sepihak tidak akan diterima Kemenkumham.

Setelah didaftarkan, Selasa kemarin (16/3), Andi Arief mengatakan, KLB Deli Serdang gagal didaftarkan ke Kemenkumham.

Dia menyebut hal itu terjadi karena kubu KLB terganjal Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan AD dan ADRT, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik tahun 2017.


"Tragis, KLB Deli Serdang gagal daftar. Tidak dapat diproses pendaftarannya karena tak memenuhi persyaratan sehingga tidak bisa mendapat akses dan password pendaftaran elektronik. Bukan hanya kudeta gagal, tapi memalukan di depan publik," kata Andi Arief kepada wartawan, Selasa kemarin.

Hari ini, lewat akun Twitter @AndiArief_ID, Andi Arief mengungkapkan, ada yang berusaha menerobos secara pakas untuk daftar elektronik.

"Ada yang minta tolong ahi IT supaya sistem di AHU (Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kemenkumham) bisa diterobos tanpa prosedur. Kan sudah makin gak logik," ujar Andi Arief, Rabu (17/3).

Dia pun khawatir, setelah gagal terobos untuk daftar elektronik, Moeldoko-Jhoni Allen Barbun dkk gunakan cara baru, alam ghaib.

"Saya perkirakan Jhoni Allen dkk besok akan gunakan cara ghaib lewat paranormal," ucap Andi Arief menyindir.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Indeks Kecakapan Bahasa Inggris di Indonesia Masih Rendah, Ini Sebabnya

Selasa, 09 Juni 2026 | 22:16

Putusan Kasasi MA Sengketa Lahan Digugat, Prinsipal Lapor Badan Pengawas

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:53

KPK dan Polri Ternyata Lakukan Joint Investigation dalam OTT Bupati Muara Enim

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:44

Badak Kalimantan Terakhir di Alam Liar Segera Dievakuasi

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:16

Nadiem Kecewa Replik Jaksa Abaikan Fakta Persidangan

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:05

Budi Bantah Ditawari Jadi Menkeu: Sekarang Masih Menkes!

Selasa, 09 Juni 2026 | 21:00

Citizen Lawsuit, Rangkap Jabatan Otto Hasibuan Digugat ke Pengadilan

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:52

DEN Ingatkan Risiko Inflasi Imbas Rupiah Melemah

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:45

Besok Prabowo ke Lampung, Tinjau RSUD Krui

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:36

Luhut: 80 Persen Data Pemerintah Sudah Terhubung Lewat GovTech Berbasis AI

Selasa, 09 Juni 2026 | 20:21

Selengkapnya