Kebijakan Sri Mulyani Yang Tidak Pro Rakyat Jadi Beban Tim Ekonomi Jokowi

Ekonomi Indonesia dinilai akan sulit mengalami perbaikan. Sebab, kebijakan yang diambil oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani acapkali justru menyengsarakan rakyat kecil.

Begitu penilaian Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/3).

Iwan Sumule mencatat bahwa kebijakan Sri Mulyani bertolak belakang dengan upaya membangkitkan ekonomi kerakyatan. Misalnya saja jorjoran insentif pajak yang diberikan untuk pembelian mobil.

Seharusnya dana besar itu dimanfaatkan untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang selama ini terbukti mengangkat ekonomi riil masyarakat bawah.

 â€œUMKM yang mesti diberikan insentif pajak, bukan mobil mewah. Yang terkait hidup rakyat banyak tambah dibebani, seperti token listrik, dll,” tegasnya.

Gaya Sri Mulyani yang tidak pro rakyat, sambung Iwan Sumule, akan merugikan tim ekonomi Presiden Joko Widodo yang tengah berjuang agar ekonomi rakyat dapat tumbuh.

Tim yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, lanjutnya, sedang berjuang agar Indonesia bisa keluar dari keterpurukan ekonomi.

“Kebijakan-kebijakan yang dilakukan menkeu terbalik SMI yang tidak pro rakyat, mestinya dapat diintervensi. Agar tidak jadi beban tim ekonomi Jokowi,” tegasnya.

“Kebijakan untuk pemulihan ekonomi harus pro rakyat bukan pro oligarki dan pengusaha besar,” demikian Iwan Sumule.