Berita

Ekonom senior Rizal Ramli/Ist

Bisnis

Impor Beras Strategi Lawan Mafia, RR: Lelucon Yang Enggak Lucu...

SELASA, 16 MARET 2021 | 14:50 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Kebijakan pemerintah di bawah komando Presiden Joko Widodo yang berjalan dua periode tampaknya kian mengingkari status Bangsa Indonesia yang disebut sebagai negara agraris.

Bukan tanpa sebab. Sejauh ini, pemerintah masih mengandalkan sektor pertanian luar negeri dibandingkan memaksimalkan kekayaan alam dalam negeri.

Sebut saja sektor beras. Baru-baru ini, pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan hendak melakukan impor beras. Jumlahnya pun tak main-main, yakni mencapai 1 juta ton.


Sontak, rencana kebijakan ini menuai pro dan kontra. Sadar menuai polemik, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyebut rencana impor 1 juta ton beras dilakukan sebagai strategi melawan mafia.

"Saya sebagai Mendag mesti memastikan kita ini punya strategi, tidak boleh pemerintah didikte oleh pedagang, dipojokkan oleh pedagang," ujar Mendag, M Lutfi, Senin (15/3).

Bukannya meredam polemik yang terjadi, pernyataan menteri hasil reshuffle kabinet akhir tahun 2020 lalu itu malah makin memantik perdebatan di publik.

"Haha, lelucon yang ndak lucu," ujar ekonom senior Rizal Ramli menanggapi, Selasa (16/3).

Publik juga menyandingkan rencana impor beras Kemenedag ini dengan semangat Presiden Joko Widodo belum lama ini untuk lebih mencintai produk dalam negeri dan membenci produk luar negeri.

"Ayo kita ikuti imbauan Presiden, benci produk asing. Tapi saya lupa presiden mana yang ngomong," ujar akun Twitter Fery Purnama Ajie dikutip redaksi.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya