Berita

Ilustrasi vaksin Covid-19/Net

Kesehatan

Epidemiolog: Vaksin Nusantara Masih Diragukan, Jangan Diintervensi Politik

MINGGU, 14 MARET 2021 | 20:39 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Keberadaan vaksin nusantara yang tengah dikembangkan sepatunya tidak diintervensi kepentingan politik. Terlebih, vaksin tersebut belum memiliki prosedur ilmiah yang jelas.

Demikian disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman menanggapi ramainya pembahasan vaksin yang digadang-gadang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

“Tidak boleh ada satu produk kesehatan baik itu obat, vaksin diintervensi oleh ekonomi atau politik. Jadi, harus dipimpin prosedur ilmiah,” kata Dicky kepada wartawan, Minggu (14/4).


Dicky mengatakan, vaksin akan menjadi berbahaya bila tidak disertai bukti ilmiah yang jelas dan valid. Apalagi, kata dia, vaksin berbasis sel dendritik seperti vaksin nusantara belum memiliki bukti ilmiah terkait penggunaan untuk penyakit menular.

Dicky menilai, apabila vaksin nusantara dipaksakan justru akan berisiko besar, baik materiil maupun kesehatan, bahkan akan memakan ongkos yang besar pula.

"Selain tidak visible, manfaat kesehatan masyarakat dari penggunaan vaksin tersebut belum tentu ada. Ini namanya tidak efisien dan efektif," katanya.

Dia mencontohkan penggunaan vaksin yang sudah ada seperti Sinovac, Astrazeneca membutuhkan resources besar, sumber daya manusia, serta atensi dan lainnya.

"Nah jangan dihabiskan oleh satu potensi vaksin (nusantara) ini yang tidak visible,” ucapnya.

Dicky lantas menyinggung vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman. Pengembangan vaksin Merah Putih, kata dia, memiliki pertanggungjawaban ilmiah lebih jelas.

“Ada potensi manfaatnya dan basis ilmiahnya jelas. Bahkan secara public health juga besar. Itu yang harus diarahkan," imbuhnya.

Menurutnya, pengembangan vaksin nusantara tidak bisa dipaksakan, apalagi diintervensi politik. "Karena kontraproduktif dengan vaksinasi yang ada,” demikian Dicky.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Bangunan di Jakarta Bakal Diaudit Cegah Kebakaran Maut Terulang

Senin, 29 Desember 2025 | 20:13

Drama Tunggal Ika Teater Lencana Suguhkan Kisah-kisah Reflektif

Senin, 29 Desember 2025 | 19:53

Ribuan Petugas Diturunkan Jaga Kebersihan saat Malam Tahun Baru

Senin, 29 Desember 2025 | 19:43

Markus di Kejari Kabupaten Bekasi Mangkir Panggilan KPK

Senin, 29 Desember 2025 | 19:35

DPP Golkar Ungkap Pertemuan Bahlil, Zulhas, Cak Imin, dan Dasco

Senin, 29 Desember 2025 | 19:25

Romo Mudji Tutup Usia, PDIP Kehilangan Pemikir Kritis

Senin, 29 Desember 2025 | 19:22

Kemenkop Perkuat Peran BA dalam Sukseskan Kopdes Merah Putih

Senin, 29 Desember 2025 | 19:15

Menu MBG untuk Ibu dan Balita Harus Utamakan Pangan Lokal

Senin, 29 Desember 2025 | 19:08

Wakapolri Groundbreaking 436 SPPG Serentak di Seluruh Indonesia

Senin, 29 Desember 2025 | 19:04

Program Sekolah Rakyat Harus Terus Dikawal Agar Tepat Sasaran

Senin, 29 Desember 2025 | 18:57

Selengkapnya