Berita

Ilustrasi vaksin Covid-19/Net

Kesehatan

Epidemiolog: Vaksin Nusantara Masih Diragukan, Jangan Diintervensi Politik

MINGGU, 14 MARET 2021 | 20:39 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Keberadaan vaksin nusantara yang tengah dikembangkan sepatunya tidak diintervensi kepentingan politik. Terlebih, vaksin tersebut belum memiliki prosedur ilmiah yang jelas.

Demikian disampaikan epidemiolog dari Universitas Griffith, Brisbane, Australia, Dicky Budiman menanggapi ramainya pembahasan vaksin yang digadang-gadang digagas mantan Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto.

“Tidak boleh ada satu produk kesehatan baik itu obat, vaksin diintervensi oleh ekonomi atau politik. Jadi, harus dipimpin prosedur ilmiah,” kata Dicky kepada wartawan, Minggu (14/4).


Dicky mengatakan, vaksin akan menjadi berbahaya bila tidak disertai bukti ilmiah yang jelas dan valid. Apalagi, kata dia, vaksin berbasis sel dendritik seperti vaksin nusantara belum memiliki bukti ilmiah terkait penggunaan untuk penyakit menular.

Dicky menilai, apabila vaksin nusantara dipaksakan justru akan berisiko besar, baik materiil maupun kesehatan, bahkan akan memakan ongkos yang besar pula.

"Selain tidak visible, manfaat kesehatan masyarakat dari penggunaan vaksin tersebut belum tentu ada. Ini namanya tidak efisien dan efektif," katanya.

Dia mencontohkan penggunaan vaksin yang sudah ada seperti Sinovac, Astrazeneca membutuhkan resources besar, sumber daya manusia, serta atensi dan lainnya.

"Nah jangan dihabiskan oleh satu potensi vaksin (nusantara) ini yang tidak visible,” ucapnya.

Dicky lantas menyinggung vaksin Merah Putih yang sedang dikembangkan Lembaga Biologi Molekular (LBM) Eijkman. Pengembangan vaksin Merah Putih, kata dia, memiliki pertanggungjawaban ilmiah lebih jelas.

“Ada potensi manfaatnya dan basis ilmiahnya jelas. Bahkan secara public health juga besar. Itu yang harus diarahkan," imbuhnya.

Menurutnya, pengembangan vaksin nusantara tidak bisa dipaksakan, apalagi diintervensi politik. "Karena kontraproduktif dengan vaksinasi yang ada,” demikian Dicky.

Populer

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

UPDATE

Roy Suryo dan dr. Tifa Dirawat di RS Polri atas Rekomendasi Dokter

Sabtu, 20 Juni 2026 | 08:10

Israel Bom Lebanon Selatan, 16 Tewas di Tengah Sengkarut Gencatan Senjata

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:57

Pemulangan Haji 2026 Tembus 121 Ribu Orang, Ratusan Kloter Sudah Tiba di Tanah Air

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:50

Emas dan Perak Tertekan Dolar AS

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:38

Indonesia Tetap di Jalur Emerging Market, Airlangga Janji Tuntaskan Reformasi

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:19

STOXX 600 Terkoreksi, Saham Barang Mewah di Zona Merah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 07:06

Pasokan Batu Bara untuk Pembangkit Listrik Harus Aman, Ini Solusinya

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:58

Saat Negara dan Masyarakat Berbenah

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:40

Pemerintah RI Diminta Serius Selamatkan ABK Indonesia yang Disandera Perompak Somalia

Sabtu, 20 Juni 2026 | 06:12

Dilema Tuntutan Mahasiswa

Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:55

Selengkapnya