MENGERIKAN cara mengelola BUMN zaman ini. Kalau zaman dulu BUMN menjadi andalan pemerintah untuk melayani hajat hidup orang banyak. Karena cita-citanya yang semacam itu dilalah BUMN pun zaman dulu untung semua.
Zaman sekarang BUMN tak lagi bisa untung. Semua merugi. Bahkan BUMN yang paling TOP, yakni Pertamina juga rugi. Seluruh rakyat tidak percaya kok jual BBM rugi. Bagaimana bisa? Sementara pedagang bensin eceran pinggir jalan jual BBM untung. Mbahnya BBM malah rugi.
Lebih aneh lagi mitra bisnis Pertamina yang swasta, tak ada kabarnya rugi. Semua untung. Tapi Pertamina malah rugi. Semester I 2020 rugi.
Konon katanya dengan jurus sim salambim tahun 2020 katanya akan ada untung. Tapi sampai saat ini Maret 2021 belum ada kabar Pertamina menyelesaikan laporan keuangan. Konon petinggi Pertamina dipecat oleh Presiden.
Akibat masalah keuangan bertubi-tubi, tak ada penyelesaian mengancam kondisi Pertamina. Perusahaan bisa gulung tikar akibat utang yang menggunung. Utang terus ditimbun tak ada henti hentinya.
Sampai dengan tahun 2020, utang Pertamina dari
global bond saja mencapai 13.950 miliar dolar AS atau 200 triliun rupiah lebih. Total utang Pertamina jangka pendek dan jangka panjang mencapai Rp 580 triliun lebih. Ini semua bagaimana bayarnya ya?
Berita terbaru Pertamina akan menimbun utang lagi agar bisa bertahan menghadapi kemungkinan kebangkrutan. Masalah dijawab dengan masalah, yakni dengan utang baru.
Fitch Ratings telah menetapkan peringkat 'BBB' untuk surat utang dolar AS yang diusulkan PT Pertamina (Persero) (BBB/Stabil) yang akan diterbitkan di bawah program catatan jangka menengah global senilai 20 miliar dolar AS, atau sekitar 300 triliun rupiah.
Sementara di dalam tubuh pemerintah sendiri benturan tak henti-hentinya. Antara manamen sendiri. Antara komisasris dengan direksi. Antara direksi dengan pemerintah.
Perusahaan Pertamina dilanda kemelut dalam timbunan utang segunung. Kata Sinuhun pembangunan kilang tidak mengalami kemajuan walau cuma satu persen. Ngenes ya?
Penulis adalah peneliti senior Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI)
