Anggota Komisi IX DPR RI, Saleh Partaonan Daulay/Net
Kementerian Kesehatan juga Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dinilai kurang mendukung penelitian vaksin dalam negeri sendiri, seperti vaksin Merah Putih dan Vaksin Nusantara. Pemerintah justru leboh fokus mengimpor vaksin dalam jumlah besar.
Hal ini bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang menggaungkan kampanye membenci produk impor guna mendorong tumbuhnya industri dalam negeri.
Menurut Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kondisi ini menunjukkan vaksin dari luar negeri mudah sekali untuk masuk ke Indonesia. Sedangkan untuk upaya penelitian vaksin dalam negeri sangat sulit mendapatkan dukungan.
“Ini agak sedikit ada perdebatan hangat, karena kalau kita melihat vaksin asing itu lebih gampang masuknya. Kenapa vaksin kita lebih lamban?†ucap Saleh kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (12/3).
Anggota Komisi IX ini menambahkan, parlemen tidak memaksa Kemenkes dan BPOM untuk sepenuhnya mendukung, apalagi jika tidak berdasarkan penelitian dan riset yang tepat.
Namun, jika sebuah produk sudah diakui berkualitas, harusnya pemerintah langsung memberikan dukungan. Salah satu produk Indonesia yang bagus namun kurang mendapatkan dukungan dari pemerintah adalah Genose.
“Kita juga tidak merasa, ini harus begini, enggak ada begitu. Kalau memang penelitiannya tidak bagus ya jangan (didukung), kalau bagus ya didukung," ujar Saleh.
"Contoh konkretnya itu Genose. Genose itu di mana-mana diakui bagus, tapi kok pemerintah rasa-rasanya kurang mendukung. Terbukti sekarang enggak banyak, padahal kita butuh banyak,†imbuh Saleh.
Kurangnya dukungan pemerintah terhadap produk lokal juga tampak ketika adanya penemuan obat dari Universitas Airlangga (Unair) yang saat ini tidak ada kelanjutannya.
“Kita enggak mau kalau ada penelitian yang baik seperti ini malah justru enggak berkelanjutan,†tegasnya.
Ditegaskan Saleh, Menristek/BRIN Bambang Brodjonegoro juga telah mengatakan jika Vaksin Nusantara telah lulus uji pertama dan seharusnya bisa dilanjutkan dengan uji tahap kedua.
“Tapi dengan catatan paralel evaluasi tahap pertama itu,†tandasnya.
