Berita

Gambar wajah Jenderal Min Aung Hlaing di jalanan yang disilang di dekat pengunjuk rasa anti-kudeta di luar Hledan Center di Yangon, Myanmar/Net

Dunia

AS Jatuhkan Sanksi Dan Masukkan Dua Anak Pemimpin Militer Myanmar Dalam Daftar Hitam

KAMIS, 11 MARET 2021 | 09:22 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dua putra pemimpin militer Myanmar Min Aung Hlaing dijatuhkan sanksi oleh Amerika Serikat (AS), menyusul situasi yang kian mengerikan di negara yang tengah menghadapi kudeta militer sejak 1 Februari lalu.

Sanksi dijatuhkan kepada Aung Pyae Sone dan Khin Thiri Thet Mon sebagai tanggapan atas kudeta dan tindakan keras mereka yang intensif terhadap pengunjuk rasa. Enam perusahaan yang berada dalam kendali keduanya, juga mendapatkan sanksi.

Dalam sebuah pernyataan pada Rabu (10/3), Departemen Keuangan AS mengatakan dua anak Min Aung Hlaing yang sudah dewasa itu layak dikenai sanksi karena menggunakan kekerasan terhadap pengunjuk rasa. Keduanya juga masuk dalam daftar hitam.


"Para pemimpin kudeta, dan anggota keluarga dewasa mereka, seharusnya tidak dapat terus memperoleh keuntungan dari rezim karena menggunakan kekerasan dan memperketat cengkeramannya pada demokrasi," kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, sperti dikutip dari Reuters, Kamis (11/3).

“Kami tidak akan ragu untuk mengambil tindakan lebih lanjut terhadap mereka yang memicu kekerasan dan menekan keinginan masyarakat. Sanksi ini ditujukan kepada mereka yang bertanggung jawab atas kudeta, untuk mendukung rakyat Burma," kata Blinken.

Minggu ini, petugas polisi Myanmar yang melarikan diri ke India menceritakan bagaimana mereka diperintahkan untuk menembaki para demonstran.

Tha Peng, seorang kopral tombak polisi berusia 27 tahun, mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa ia diperintahkan untuk menembak para pengunjuk rasa untuk membubarkan mereka di kota Khampat pada 27 Februari.

Sementara militer Myanmar berkelit dengan mengatakan bahwa mereka bertindak dengan menahan diri dari amukan demonstran yang rusuh, yang menyerang polisi dan merusak keamanan dan stabilitas nasional.

Pada Rabu, pasukan keamanan Myanmar menyerbu sebuah kompleks perumahan yang menyerang pekerja kereta api dan mengepung ratusan pengunjuk rasa anti-kudeta di dua lokasi di kota utama Yangon.

Reuters melaporkan bahwa lebih dari 100 orang ditangkap di kedua lokasi tersebut. "Beberapa dari (pengunjuk rasa) dipukuli dengan parah," kata seorang petugas penyelamat setempat kepada kantor berita AFP.

Kelompok kampanye Justice for Myanmar mengatakan pada bulan Januari bahwa Min Aung Hlaing, yang telah menjadi panglima tertinggi sejak 2011, telah menyalahgunakan kekuasaannya untuk menguntungkan keluarganya, yang telah mengambil keuntungan dari akses mereka ke sumber daya negara dan impunitas total militer.

Enam perusahaan Myanmar yang masuk daftar hitam Washington salah satunya adalah A&M Mahar, yang dikendalikan oleh Aung Pyae Sone, putra sang jenderal.

Justice for Myanmar mengatakan A&M menawarkan perusahaan farmasi asing akses ke pasar Myanmar dengan mendapatkan persetujuan dari Food and Drug Administration Myanmar.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

TNI Kuasai Wilayah OPM di Intan Jaya dan Sita Sejumlah Senjata

Minggu, 16 Agustus 2026 | 01:24

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

Praperadilan Dokter Tifa Ditolak, Ini Pertimbangan Hakim

Jumat, 21 Agustus 2026 | 10:25

UPDATE

8.620 Hektare Lahan Kalsel Terbakar, Pemadaman Terganjal Krisis Air

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:24

BRImo Taiwan Manjakan Diaspora dan PMI Kelola Keuangan

Minggu, 23 Agustus 2026 | 22:15

Temuan Bibit Sawit Bongkar Motif Karhutla Bukan Semata karena El Nino

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:52

ISPA dan Rabies Mulai Mengancam Ribuan Pengungsi Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:39

Tolak Demo Berbau Provokasi di DPR, Jaga Jakarta!

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:23

Magang Pengurus KDKMP Replikasi Model Bisnis Berbasis Potensi Desa

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:12

Masa Iddah Politik Calon Ketum PBNU: Bolehkah Perkum Menambah Syarat?

Minggu, 23 Agustus 2026 | 21:06

Menuju Muktamar NU, Nahdliyin Berharap Sejarah 2015 Tak Terulang

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:31

Gebu Minang-Hanura Terbangkan 3,6 Ton Rendang Buat Korban Gempa NTT

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:28

Obligasi Sosial Berkelanjutan BRI Raih IDX Channel Anugerah ESG 2026

Minggu, 23 Agustus 2026 | 20:16

Selengkapnya