Berita

Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron/RMOLJabar

Politik

KLB Deli Serdang Tak Penuhi Prasyarat, Herman Khaeron: Inkonstitusional Dan Ilegal

KAMIS, 11 MARET 2021 | 08:06 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pandangan pihak Partai Demokrat terhadap Kongres Luar Biasa (KLB) sepihak di Deli Serdang, Sumatera Utara, tak berubah. KLB sepihak tersebut dinilai inkonstitusional dan ilegal.

Hal ini kembali ditegaskan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat, Herman Khaeron, di Cirebon, Rabu (10/3).

Ia mengatakan, sampai saat ini pihaknya tidak pernah menganggap adanya KLB tersebut. Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak pernah menyelenggarakan KLB.


"Kalau seluruh prasyarat tidak pernah dipenuhi oleh KLB tersebut, tentu kami menganggapnya adalah KLB yang ilegal, inkonstitusional, dan melawan hukum," kata Herman Khaeron, dikutip Kantor Berita RMOLJabar.

Herman menjelaskan, sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat, KLB hanya dapat diselenggarakan oleh DPP dengan persetujuan atau permintaan majelis tinggi partai.

"Majelis tinggi partai tidak pernah meminta. Kemudian permintaan 2/3 pemilik suara Dewan Pimpinan Daerah, juga tidak. Kemudian ada 50 persen atas permintaan Dewan Pimpinan Cabang, juga tidak," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya