Berita

Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara/Net

Politik

Pengamat: Dinamika Demokrat Rawan Memicu Demo Dan Perang Buzzer

KAMIS, 11 MARET 2021 | 04:58 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sulit mengakhiri polemik Partai Demokrat yang kini diserang klaim KLB Deli Serdang dengan legowo, baik dari kepemimpinan sah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) maupun Moeldoko versi 'KLB' Deli Serdang.

Menurut Direktur Survey and Polling Indonesia (SPIN) Igor Dirgantara, akan ada proses panjang yang mengiringi upaya penggulingan kepemimpinan AHY di Demokrat.

"Jika salah satu kubu dimenangkan oleh Kemenkumham, maka mekanisme pengadilan (PTUN), Kasasi, MA, akan ditempuh oleh kubu yang dikalahkan. Belum lagi kemungkinan munculnya aksi demonstrasi dan perang buzzer yang tidak berkesudahan," tegas Igor kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (10/3).


"Bagi Presiden, ini tentu tidak produktif dan dapat mengganggu roda perekonomian, apalagi saat energi pemerintah sedang terpusat dalam mengatasi pandemi Covid-19," sambungnya.

Melihat ekses yang akan terjadi, penting bagi pemerintah untuk mengambil keputusan secara cermat.

Bagi Igor, sikap pemerintah yang hingga kini dianggap masih netral sudah cukup baik. Namun ke depan juga perlu ada opsi lain, selain diam menunggu langkah Kemenkumham.

"Bisa saja diwujudkan skenario 'win-win solution'. Misalnya kedua kubu diakui dan sah, salah satu pihak mengganti nama partai, simbol, dan lain-lain. Kedua kubu tersebut juga akan diakui sebagai peserta dalam Pemilu 2024 yang akan datang," terang pengamat politik dari Universitas Jayabaya ini.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

UPDATE

Tanpa Laboratorium Kuat, RI Hanya Jadi Pasar Teknologi Asing

Sabtu, 18 April 2026 | 00:13

Megawati-Dubes Jerman Bahas Geopolitik dan Antisipasi Krisis Global

Sabtu, 18 April 2026 | 00:01

Mahasiswa ITB Goyang Erika

Jumat, 17 April 2026 | 23:39

Kereta Api Bakal Hadir di Tanah Papua

Jumat, 17 April 2026 | 23:21

Industri Kosmetik dan Logistik Wajib Halal Oktober 2026

Jumat, 17 April 2026 | 23:01

Revisi UU Pemilu Rawan jadi Bancakan Parpol

Jumat, 17 April 2026 | 22:36

Pesan Prabowo di Dharma Santi 2026: Jaga Harmoni, Perkuat Persaudaraan

Jumat, 17 April 2026 | 22:14

Menkop: Prabowo Tegaskan Negara Hadir Atur Ekonomi Lewat Kopdes

Jumat, 17 April 2026 | 21:45

Dewas Didesak Gelar Perkara Laporan terhadap Jubir KPK

Jumat, 17 April 2026 | 21:35

YLBHI Diminta Kembali ke Khitah Bela Masyarakat Marginal

Jumat, 17 April 2026 | 21:20

Selengkapnya