Berita

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jabar, Zulkifly Chaniago/RMOLJabar

Nusantara

Tak Kenal KLB Deli Serdang, Demokrat Jawa Barat Fokus Melayani Rakyat

SELASA, 09 MARET 2021 | 21:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Fraksi Partai Demokrat DPRD Jawa Barat konsisten mendukung Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Kini, seluruh pengurus Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar fokus melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat dan tidak menyanggah Kongres Luar Biasa (KLB) di Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara.

Sekretaris Fraksi Demokrat DPRD Jabar, Zulkifly Chaniago mengungkapkan, dirinya menyikapi kondisi sosial politik nasional terjadi memang ada upaya mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat.


Akan tetapi, pihaknya tetap menganggap ketua umum secara sah di bawah kepemilikan Agus Harimurti Yudhono (AHY) dengan Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Ini fakta secara hukum. Legal standingnya seperti itu. Perintah kepada seluruh anggota fraksi adalah bagaimana bekerja dan bertugas sesuai dengan tupoksi di masing-masing tingkatan. Bahkan ada tagar yang dibuat, harapan rakyat adalah Perjuangan Partai Demokrat," ungkap Zulkifly dikutip Kantor Berita RMOLJabar, Selasa (9/3).

Oleh karena itu, pihaknya fokus menjalankan perintah dari Ketum Demokrat untuk tetap hadir di masyarakat meskipun di tengah kondisi pandemi Covid-19. Dirinya beserta jajaran akan melaksanakan perintah AHY secara penuh tanggung jawab.

"Ini kondisi riil, seluruh anggota Fraksi Partai Demokrat sedang bertugas. Jadi tidak ada masalah, kondisi kami sedang nyaman-nyamannya saat ini," ujarnya.

Kendati begitu, ia merasa tercengang ketika KLB Sumut digelar secara tiba-tiba dan terdapat orang yang mengaku diangkat sebagai Ketum Partai Demokrat.

Zulkifly menilai hal tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak mencirikan sebagai warga negara demokrasi.

"Secara pribadi saya tidak mendengar apa itu KLB. Kalau kata orang tolak KLB, kalau saya sih bukan menolak tapi tidak pernah tahu KLB itu apa? Siapa yang melaksanakan?" ucapnya.

Menurutnya, Partai Demokrat memiliki aturan yang jelas yang tertuang dalam AD/RT yanh disahkan secara resmi oleh pemerintah. Pihaknya pun mengikuti dan melaksanakan aturan tersebut dan secara internal.

"Dalam AD/ART kami sudah sangat jelas dikatakan kalau ada KLB itu ada instruksi dari Majelis Tinggi Partai Pak SBY," tuturnya.

Kendati demikian, Zulkifly menegaskan, persyaratan penyelenggaraan kongres ialah harus dihadiri dan diusulkan oleh 2/3 Ketua DPD pemilik suara yang sah.
Kemudian, 1/2 Ketua DPC yang memiliki suara sah yang diajukan dan meminta perizinan kepada Majelis Tinggi, baru dapat diselenggarakan sebuah kongres.

"Ini tidak ada sekali proses. Dengan tiba-tiba mengaku dan ditetapkan sebagai ketum Demokat hasil KLB. Itu KLB abal-abal yang diadakan teu puguh (tidak jelas)," pungkasnya.

Populer

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

Mahfud MD: Burhanuddin sudah Terlalu Lama Jabat Jaksa Agung

Jumat, 20 November 2026 | 01:41

Hukum Diinjak-injak Silfester Matutina

Selasa, 17 November 2026 | 04:50

Sejumlah Purnawirawan Jenderal Bakal Jadi Saksi Memberatkan LSP

Rabu, 18 November 2026 | 02:03

Sidang Etik LSP Bisa Bermasalah Jika Dipimpin Pangkat Lebih Rendah

Senin, 16 November 2026 | 14:26

Gibran Baru Turun, Ade Darmawan Cs sudah Pindah Tuan

Sabtu, 14 November 2026 | 04:43

Mahfud MD Wanti-wanti Sidang MPR Penggantian Gibran Bisa Tidak Sah

Jumat, 20 November 2026 | 11:11

UPDATE

Dirut PLN Turun Langsung Pimpin Penguatan Pasokan Listrik Sulbagsel

Minggu, 22 November 2026 | 18:24

Gerbong Mutasi Polri Menyentuh Pejabat Divhubinter dan Lemdiklat

Minggu, 22 November 2026 | 17:57

HUT Korpri, Ratusan ASN Kaltim Gowes 20 Kilometer Keliling Samarinda

Minggu, 22 November 2026 | 17:29

KPK Cecar "Sultan Jagakarsa" Kaji Edan Soal Aliran Kredit Bermasalah LPEI

Minggu, 22 November 2026 | 17:24

Kapal Kargo Rusia Sparta II Masih Terbakar Usai Diserang Drone

Minggu, 22 November 2026 | 16:50

Kapolri Rombak Pos Kunci Pengawas Penyidikan hingga Intelijen Daerah, Ini Daftarnya

Minggu, 22 November 2026 | 16:20

Jangan Asal Scan! Begini Tips BRI Hindari Transaksi QRIS Palsu

Minggu, 22 November 2026 | 15:56

Sawit hingga Sneakers RI Bakal Nikmati Tarif Ekspor 0 Persen di Uni Eropa

Minggu, 22 November 2026 | 15:38

Negara Tak Boleh Sewenang-wenang dalam Perampasan Aset

Minggu, 22 November 2026 | 14:58

Sejumlah Pejabat Bareskrim dan Polda Metro Jaya Dimutasi

Minggu, 22 November 2026 | 14:36

Selengkapnya