SAYA masih duduk di semester III, di Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry, ketika Partai Demokrasi Indonesia menggelar Kongres IV di Medan, Mei 1996. Saat itu, Soeharto, sebagai presiden, meminjam tangan Soerjadi dan beberapa pengurus yang memiliki hak suara dalam kongres mendongkel Megawati secara paksa sebagai Ketua Umum PDI dan mendudukkan Soerjadi sebagai ketua umum.
Semua aparatur kekuasaan, dari tingkat kabupaten sampai pusat, terlibat. Mereka digalang untuk tidak memilih Megawati dalam kongres Medan. Di Aceh, sayup-sayup saya dengar dari Abu di rumah kalau Kodim, Korem, dan Direktorat Sosial Politik (Ditsospol) kabupaten dan provinsi bekerja menggalang suara untuk Soerjadi.
Ketua PDI tingkat kabupaten dan provinsi dipanggil khusus oleh ABRI (nama institusi TNI zaman Orde Baru) dan Ditsospol di setiap level pemerintahan. Mereka diberi wejangan untuk menolak Megawati sebagai ketua umum plus uang transportasi dan akomodasi untuk hadir ke Kongres Medan.
Saat itu partisipasi politik saya masih ke Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai partai tempat orang tua saya aktif bergiat. Meski begitu, kejadian di kongres Medan membuat saya, yang berdarah PPP ini, bersimpati dengan Megawati.
Saya menganggap PDI berani berdiri sendiri melawan kehendak kekuasaan Orde Baru. Saat itu tak ramai yang berani memilih jalan ini.
Gelombang dukungan kepada Megawati mengalir dari banyak komponen di luar PDI. Mereka bukan menjadi bagian dari PDI dan Megawati tetapi bersolidaritas terhadap demokrasi.
Muncul banyak aliansi dan koalisi ektra parlementer melawan kesewenang-wenangan kekuasaan yang memakai tangan negara untuk mengatur paksa kemerdekaan partai politik. Hanya lantaran Pak Harto tak mau ditandingi oleh seorang Megawati.
Puncak perlawanan adalah saat semua komponen anti-Orde Baru berkumpul di kantor PDI di Jalan Diponegoro. Mereka mempertahankan kantor itu dari upaya perebutan paksa yang dilakukan kelompok Soerjadi yang dibeking aparat dan preman. Kejadian itu dikenal dengan nama peristiwa 27 Juli 1996.
Apa yang terjadi kemudian? Megawati kalah. Pemilu 1997 PDI di bawah pimpinan Soerjadi mengalami kemerosotan suara. Pada 1998, setelah Soeharto jatuh dari kekuasaan 32 tahun, Megawati mendirikan PDI baru dengan embel-embel Perjuangan di belakangnya. Pada Pemilu 1999, PDIP menjadi partai pemenang Pemilu.
Saya membayangkan situasi yang sama dengan apa yang pernah terjadi atas PDI dulu kini terjadi atas Partai Demokrat sekarang. Solidaritas dan dukungan datang dari banyak kalangan. Surya Paloh, pimpinan Partai Nasdem juga mengirim ucapan dukungan kepada Partai Demokrat. Kami menilai dukungan tersebut sebagai bagian dari keberpihakannya kepada demokrasi.
Tak berbeda dengan Soeharto, pemerintah saat ini gusar dengan popularitas Partai Demokrat dan AHY. Dalam survei berbagai lembaga, elektabilitas keduanya mengalami kenaikan signifikan. Polanya terus beranjak naik lantaran, bersama Partai Keadilan Sejahtera, memilih berada di luar kekuasaan.
Semakin tidak populer kekuasaan, semakin naik pula popularitas partai yang berada di luar kekuasaan. Itu sudah hukum alam politik elektoral.
Sementara waktu sampai ke Pemilu 2024 masih tiga tahun lagi. Dalam waktu tiga tahun besar kemungkinan popularitas AHY dan Partai Demokrat bisa melambung lagi. Banyak orang menganggap inilah alasan Partai Demokrat dibajak.
Para penyelenggara kekuasaan negara harus memahami bahwa mereka hanya dituntut tiga hal oleh rakyat: melindungi nyawa rakyat, melindungi harga diri rakyat, dan menjaga harta benda rakyat. Hanya itu.
Apapun alasan, negara sebagai pemilik keadilan perlu meletakkan asas keadilan dalam dalam menyikapi situasi politik terkini terkait Partai Demokrat sehingga preseden buruk demokrasi di Indonesia tidak terus berulang, lagi dan lagi.
Kautsar Muhammad Yus
Sekretaris Departemen Politik dan Pemerintahan DPP Partai Demokrat
