Berita

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta/Net

Politik

Partai Gelora: Reformasi Politik Melambat, Cita Rasa Kebebasan Melemah

SENIN, 08 MARET 2021 | 04:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proses serta masa depan demokrasi di Indonesia hingga kini kerap menjadi sorotan berbagai pihak, seperti akademisi, pengamat, politisi, cendekiawan sampai masyarakat.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto memaparkan, situasi demokrasi di Tanah Air kini terus berubah ditandai dengan fenomena banyaknya partai politik baru muncul.

"Oleh sebab itu sebetulnya turut memperkaya khasanan demokrasi di Indonesia dengan segala peristiwa politik terjadi, apalagi pada saat pandemi Covid-19 sekarang yang membuat jadi terbatas," ucap Hery dalam acara diskusi virtual, Minggu (7/3).


Dalam forum yang sama, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta turut menjabarkan, selama 20 tahun terakhir, perubahan sosial terasa lebih cepat dan besar ketimbang reformasi politik.

Penyebabnya, menurut Anis Matta, kondisi struktural dengan bonus demografi, terbentuknya kelas menengah baru yang jumlahnya cukup banyak, tren pertumbuhan populasi urban, serta infiltrasi global.

"Meski begitu, reformasi ketatanegaraan juga bisa menciptakan keseimbangan baru dan stabilitas politik Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia," ujar Anis Matta.

Sementara itu, Wakil Ketua Parta Gelora Indonesia yang juga narasumber diskusi, Fahri Hamzah menjelaskan, sekarang ini elite di Indonesia tidak menunjukkan keseriusan dalam berdemokrasi.

Menurut Fahri, kondisi tersebut terjadi karena telah terlalu lamanya Indonesia dalam kungkungan sistem politik kerajaan, sekaligus mengalami masa kolonialisme imperialisme.

"Yang terjadi sekarang, cita rasa kebebasan melemah. Semua harus mengikuti maunya negara. Itu sama saja dengan kudeta yang harus dicemaskan," demikian mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

Ganti Rugi Lahan Belum Tuntas, Warga Medan Polisikan Developer

Minggu, 07 Juni 2026 | 01:40

UPDATE

Dialog BEM di Makassar: Gerakan Mahasiswa Harus Independen dan Berbasis Data

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:17

DPR Apresiasi Perbaikan Haji di Era Prabowo, Antrean Jemaah Turun Jadi 26 Tahun

Rabu, 17 Juni 2026 | 20:14

KPK Soroti Nama Besar yang Muncul dalam Persidangan Kasus Bea Cukai

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:59

Polri Serius Garap Universitas Kepolisian yang Bisa Diakses Masyarakat Umum

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:42

Tiyo Ardianto dan Tradisi Panjang Anak Rakyat dalam Sejarah Pergerakan Indonesia

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:33

RUU Perkoperasian Buka Jalan Koperasi Jadi Soko Guru Perekonomian

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:25

Masyarakat Kemuning Ngadu ke BAM DPR soal Klaim Kawasan Hutan

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:21

FPHI Ultimatum OJK, Minta Kejelasan Laporan Keuangan Danantara

Rabu, 17 Juni 2026 | 19:10

KPK Tagih Perbaikan Sistem MBG di Era Kepala BGN Baru

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:56

Kinerja Bertumbuh, Pelindo Setor Rp7,81 Triliun kepada Negara

Rabu, 17 Juni 2026 | 18:50

Selengkapnya