Berita

Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta/Net

Politik

Partai Gelora: Reformasi Politik Melambat, Cita Rasa Kebebasan Melemah

SENIN, 08 MARET 2021 | 04:41 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Proses serta masa depan demokrasi di Indonesia hingga kini kerap menjadi sorotan berbagai pihak, seperti akademisi, pengamat, politisi, cendekiawan sampai masyarakat.

Direktur Eksekutif Moya Institute, Hery Sucipto memaparkan, situasi demokrasi di Tanah Air kini terus berubah ditandai dengan fenomena banyaknya partai politik baru muncul.

"Oleh sebab itu sebetulnya turut memperkaya khasanan demokrasi di Indonesia dengan segala peristiwa politik terjadi, apalagi pada saat pandemi Covid-19 sekarang yang membuat jadi terbatas," ucap Hery dalam acara diskusi virtual, Minggu (7/3).


Dalam forum yang sama, Ketua Umum Partai Gelora Indonesia, Anis Matta turut menjabarkan, selama 20 tahun terakhir, perubahan sosial terasa lebih cepat dan besar ketimbang reformasi politik.

Penyebabnya, menurut Anis Matta, kondisi struktural dengan bonus demografi, terbentuknya kelas menengah baru yang jumlahnya cukup banyak, tren pertumbuhan populasi urban, serta infiltrasi global.

"Meski begitu, reformasi ketatanegaraan juga bisa menciptakan keseimbangan baru dan stabilitas politik Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar di dunia," ujar Anis Matta.

Sementara itu, Wakil Ketua Parta Gelora Indonesia yang juga narasumber diskusi, Fahri Hamzah menjelaskan, sekarang ini elite di Indonesia tidak menunjukkan keseriusan dalam berdemokrasi.

Menurut Fahri, kondisi tersebut terjadi karena telah terlalu lamanya Indonesia dalam kungkungan sistem politik kerajaan, sekaligus mengalami masa kolonialisme imperialisme.

"Yang terjadi sekarang, cita rasa kebebasan melemah. Semua harus mengikuti maunya negara. Itu sama saja dengan kudeta yang harus dicemaskan," demikian mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Populer

Enam Pengusaha Muda Berebut Kursi Ketum HIPMI, Siapa Saja?

Kamis, 22 Januari 2026 | 13:37

Rakyat Lampung Syukuran HGU Sugar Group Companies Diduga Korupsi Rp14,5 Triliun Dicabut

Kamis, 22 Januari 2026 | 18:16

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

Polri Usut Potensi Pidana Anjloknya IHSG, Diduga Kuat Akibat Saham Gorengan

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:12

Penyidik Kejagung Sita Dokumen dari Rumah Bekas Menhut Siti Nurbaya

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:07

Suplai MBG, Kopontren Al-Kautsar Patut Dicontoh

Jumat, 30 Januari 2026 | 22:01

Pengacara Yaqut Sebut Bos Maktour Travel Fuad Hasan Bohong Soal Terima Hadiah Kuota Haji

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:58

Dirut BEI Mundur Hanya Redam Tekanan Jangka Pendek

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:49

Kapolri Pimpin Sertijab Pati dan Kapolda, Cek Siapa Saja?

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:47

SPPG Tak Boleh Asal-asalan Siapkan Menu MBG saat Ramadan

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:30

Program Mangrove BNI Perkuat Lingkungan dan Ekonomi Pesisir Banyuwangi

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:26

Giliran Mirza Adityaswara Mundur dari OJK, Total 4 Komisioner Pamit Beruntun

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:19

Yaqut Bantah Kasih Jatah Kuota Haji Khusus Maktour Travel

Jumat, 30 Januari 2026 | 21:10

Selengkapnya