Berita

Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Cholil Nafis/Net

Politik

Setelah Gaduh Perpres, MUI Dorong DPR Rampungkan RUU Larangan Minol

RABU, 03 MARET 2021 | 17:59 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Pasca pencabutan lampiran investasi industri minuman beralkohol dalam Perpres 10/2021, muncul desakan agar UU Larangan Minuman Beralkohol segera disahkan.

"Saya mendukung inisiasi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk membahas RUU itu menjadi UU berkenaan dengan minuman keras atau minol,” ucap Ketua Bidang Dakwah dan Ukhuwah Majelis Ulama Indonesia (MUI), M Cholil Nafis dalam diskusi virtual Angkatan Muda Kabah (AMK) PPP, Rabu (3/3).

Cholil membenarkan saat ini sudah ada aturan terkait ketentuan umur konsumsi minuman beralkohol, yaitu mereka yang berusia 21 tahun ke atas. Namun faktanya, Cholil melihat aturan tersebut tidak diberlakukan secara ketat.

"Praktiknya saya melihat tidak ada ketentuan umpamanya orang ditanya tentang belinya umur berapa, atau setelah orang membeli itu umpanya dilihat KTP-nya. Sepertinya tidak seketat itu, nah perlu juga barangkali mumpung kita menolak PP itu, itu diperbaiki,” katanya.

Dari segi agama, kata Cholil, keberadaan miras harus dihapus. Dirinya mengutip pernyataan tokoh fiktif, Bang Napi, yang mengatakan bahwa kejahatan itu terjadi bukan karena semata-mata kemauan penjahat, tapi karena ada kesempatan.

"Maka kesempatan-kesempatan untuk minuman-minuman keras kita tutup dengan cara apa mengeliminasi, memperkecil, menjauhkan masyarakat dari minuman keras ini," tuturnya.

Dari sisi investasi, di dalam undang-undang larangan minol perlu juga dibuat aturan penanaman modal yang lebih jelas terkait mana yang boleh dan yang tidak. Atas dasar tersebut, Cholil mendorong agar pemerintah tidak menjadi investor di sektor industri minol.

"Kita kaya, kaya alam juga kaya inovasi, kenapa kita terjerat dengan soal-soal miras dan seakan-akan miras ada alternatif untuk investasi,” tandasnya.

Populer

Viral Video Demo PT Sentul City, Don Adam: Revolusi Dimulai dari Sentul?

Senin, 13 September 2021 | 22:01

Sentul City Sewa Preman Serobot Tanah Warga, RR: Pengusaha Berani Kurang Ajar karena Tahu Penguasa Gak Bela Rakyat

Jumat, 10 September 2021 | 01:37

Satu Suara, Menlu Meksiko, Indonesia, Korsel, Turki dan Australia Ajak Masyarakat Internasional Bantu Rakyat Afghanistan

Sabtu, 11 September 2021 | 15:36

Jokowi Rangking Tiga Tangani Covid-19, PKS: Wajar, Kalau Menhan Nomor Dua Itu Baru Pertanyaan

Kamis, 09 September 2021 | 13:10

Balas Ali Ngabalin, Ketum ProDEM: Prestasi Ko Apa, Jadi Penjilat Ko Bangga?

Senin, 13 September 2021 | 11:39

Tito-Tjahjo Tukar Guling? Ray Rangkuti: Spekulasi PDIP Ingin Kontrol Plt Tidak Berlebihan

Rabu, 15 September 2021 | 21:22

Dugaan Syafril Sjofyan, Ali Ngabalin Alami Gejala Kejiwaan

Senin, 13 September 2021 | 20:55

UPDATE

OTT di Kalimantan Selatan, KPK Tetapkan Tiga Tersangka

Kamis, 16 September 2021 | 21:00

Pagu Rp 86 Triliun untuk Pemilu dan Pilkada 2024 Diprotes DPR, KPU: Itu Termasuk Penguatan Infrastruktur

Kamis, 16 September 2021 | 20:53

OTT KPK di Kalsel Amankan 7 Orang Berikut Uang Tunai Rp 345 Juta

Kamis, 16 September 2021 | 20:50

Sesuai Konstitusi, HAM Indonesia Dukung KPK Pecat 56 Pegawai Tak Lolos TWK

Kamis, 16 September 2021 | 20:48

Inovasi Sandiaga Uno Kembangkan Pariwisata Indonesia Berbuah Pujian Pemimpin Dunia

Kamis, 16 September 2021 | 20:24

Terkesan Bungkam Aspirasi, Pemerintah Dinilai Khawatir Program Tak Terealisasi Karena Banyak Gangguan

Kamis, 16 September 2021 | 20:10

Terima Audiensi Koalisi Masyarakat, Sekjen PP Muhammadiyah: RUU PPRT Penting Diperjuangkan

Kamis, 16 September 2021 | 19:53

Abraham Liyanto: Ratusan Kades di NTT Lolos dari Hukuman Penjara

Kamis, 16 September 2021 | 19:27

Demokrat: Bukti yang diberikan Moeldoko CS di Pengadilan Gak Nyambung!

Kamis, 16 September 2021 | 19:18

Firli Bahuri: Manajemen ASN dan Pengawasan Ketat, Kunci Tutup Ruang Jual Beli Jabatan

Kamis, 16 September 2021 | 18:58

Selengkapnya