Sembilan ketua umum partai politik yang ada di Senayan/RMOL
Sembilan ketua umum partai politik yang ada di Parlemen tentu sangat memiliki peran membuat sistem politik Indonesia menjadi baik atau tidak.
Bagaimana pun semua anggota DPR yang berada di parlemen pasti akan mengikuti instruksi dari ketua umumnya.
"Menjadi pertanyaan adalah apakah sembilan ketua umum partai politik itu bisa kompak dan memiliki pemahaman yang sama bahwa sistem politik Indonesia harus diperbaiki," kata analis politik Iwel Sastra kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (3/3).
Direktur Mahara Leadership itu menanggapi pernyataan mantan pejabat BUMN M. Said Didu di acara diskusi virtual
Obrolan Bareng Bang Ruslan dengan tema "Korupsi: Ongkos Politik Mahal Atau Minus Integritas?", Selasa (2/3). Hadir sebagai pembicara lain di acara ini, Plt Jurubicara KPK Ali Fikri.
Dia mengatakan, perubahan Indonesia menjadi lebih baik diyakini hanya membutuhkan tekad bersama dari orang-orang yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Jika sembilan ketum parpol di Senayan sudah satu komitmen untuk memperbaiki sistem politik yang berbiaya mahal, maka Indonesia akan lebih baik.
"Sebenarnya sederhana, doa saya kalau malam, 'ya Allah berikanlah hidayah kepada pimpinan partai politik'. Kalau mereka itu baik, maka negeri ini baik. Sembilan orang sajalah. Karena semua mengalir dari pimpinan parpol," ujar Said Didu.
Iwel Sastra mengamini Said Didu. Menurutnya, ketum parpol menjadi motor utama dalam mendorong parpol untuk melakukan evaluasi terhadap praktik politik yang berlangsung.
Selain itu, lanjut dia, parpol juga harus bisa memberikan edukasi politik dan memberikan pemahaman politik yang baik kepada masyarakat.
Sangat penting masyarakat memiliki pemahaman politik yang baik. Misalnya, tentang pilkada langsung pada zaman Presiden SBY pernah diputuskan pilkada langsung ini dikembalikan kepada DPRD, namun yang terjadi pada waktu itu netizen menolak keputusan tersebut.
Presiden SBY pun ramai mendapat tekanan dan ledekan di media sosial. Hal ini kemudian membuat Presiden SBY akhirnya membatalkan keputusan memindahkan pilkada langsung ke DPRD dengan tetap melaksanakan pilkada langsung.
Jelas Iwel, di sinilah pentingnya pendidikan politik dari parpol dengan melakukan kajian dan memberikan informasi yang baik kepada masyarakat kerugian-kerugian yang bisa diakibatkan dalam pilkada langsung seperti ongkos politik yang sangat besar sehingga membuat banyak kepala daerah yang terpilih kemudian terjebak pada praktik KKN.
"Apabila kemudian ditemukan hasil kajian pilkada langsung lebih demokratis maka sistemnya harus diperbaiki sehingga biaya yang dikeluarkan kandidat tidak terlalu besar. Segala langkah partai politik ini tentu dimotori oleh ketua umum," terang dia.
Terakhir, Iwel menyebutkan, berbedaan-perbedaan pandangan dan sikap para ketum parpol tentu sangat dihargai karena perbedaan merupakan bagian dari demokrasi.
"Namun yang kita harapkan adalah para ketua umum partai politik ini memiliki pemahaman dan pemikiran yang sama untuk memperbaiki sistem politik di Indonesia, termasuk sistem pilkada dan batas ambang presiden saat ini," ucapnya.
